Penyaluran Bansos Meroket 106%, Kemenkeu: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp36,97 triliun. Realisasi ini meningkat tajam sebesar 106,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada periode yang sama di 2018, penyaluran bansos hanya mencapai Rp17,9 triliun atau mencapai 22% dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2018.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, tingginya penyaluran bansos tak berkaitan dengan kepentingan tahun politik. Menurutnya, peningkatan tersebut dikarenakan jumlah anggaran bansos pada tahun ini memang lebih tinggi.
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran untuk Banten Naik Jadi Rp17 Triliun
Pada 2018, anggaran bansos hanya sebesar Rp81,26 triliun, kemudian menjadi sebesar Rp224,41 triliun di 2019.
"Bansos kita tahun 2019 anggarannya memang lebih tinggi. Jadi memang anggaran di Kementerian Sosial juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga ini betul-betul tidak ada kaitannya dengan pemilu 2019," jelas dia dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Dia menjelaskan, faktor yang mempengaruhi peningkatan penyaluran ini karena pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai dengan tahap ke II dengan peningkatan indeks pada komponen kesehatan dan pendidikan sebesar 100 %. Lalu percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah dibayar sampai dengan bulan Mei 2019, yakni ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Baca Juga: Wapres JK: Anggaran Terus Meningkat, Pengawasan Harus Semakin Kuat
"(Kami) Percepat pelunasan kesehatan ke BPJS untuk selesaikan kewajiban kita yang telah diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," katanya.
Selain itu, juga didorong adanya realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan realisasi Bansos lainnya, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan bidikmisi.
"BPNT juga eksekusi, sehingga dampak ke masyarakat betul-betul nyata. Selama ini kan banyak ditanya kenapa anggaran kita lambat penyerapannya sehingga kita percepat agar manfaat pelaksanaannya lebih baik," jelas dia.
(Feby Novalius)
