Wapres JK: Anggaran Terus Meningkat, Pengawasan Harus Semakin Kuat

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 13:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 21 20 2033050 wapres-jk-anggaran-terus-meningkat-pengawasan-harus-semakin-kuat-Y8Cf2eb9xw.jpg Foto: Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya pengawasan dalam sistem pemerintahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.

Oleh sebab itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting. Pasalnya, tanpa pengawasan maka perencanaan dan pelaksanaan anggaran tak akan berjalan dengan baik, sehingga hasil yang diinginkan juga tak tercapai.

"Maka pengawasan adalah suatu sistem yang penting dalam pemerintahan yang jadi bagian dari upaya kita mencapai hasil," kata dia dalam acara Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran untuk Banten Naik Jadi Rp17 Triliun

Di sisi lain, beban pengawasan juga semakin berat mengingat anggaran yang semakin meningkat, juga jumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang semakin banyak. JK menyebut, dalam kurun waktu 10 tahun trennya anggaran mengalami peningkatan dua kali lipat.

Pada tahun 2010, anggaran belanja negara berada di kisaran Rp1.200 triliun, kini di tahun 2019 anggaran belanja menjadi sekitar Rp2.200 triliun. "Pada tahun depan saya kira bahkan akan jadi sekitar Rp2.300-Rp2.400 triliun," jelasnya.

Sementara itu, jumlah objek yang diawasi terus meningkat seperti kini terdapat sekitar 100 K/L. Di tingkat daerah, pada 15 tahun lalu terdapat 300 kabupaten/kota yang diawasi, kini menjadi lebih dari 500 kabupaten/kota.

"Jadi artinya aliran dana ke K/L semakin besar, dan yang mendapat anggaran juga semakin banyak. Maka pengawasan yang harus dilakukan juga semakin luas. Itu mengapa APIP harus semakin kerja keras," kata JK.

Baca Juga: Indonesia Bakal Punya 4 Dana Abadi pada 2020

Terlebih, lanjut dia, meski pengawasan semakin banyak namun jumlah pejabat negara yang tertangkap karena penyelewengan anggaran pun tetap banyak. Kata JK, selama kurun waktu 15 tahun terakhir terdapat 9 menteri dan 20 gubernur yang masuk penjara.

"Belum lagi ada ratusan bupati dan anggota DPRD atau DPR yang masuk penjara. Ini tentu menjadi perhatian kita bahwa begitu banyak yang mengawasi tapi juga makin banyak yang melakukannya," jelas dia.

Oleh sebab itu, APIP dituntut untuk lebih cermat juga pintar dalam memperkuat pengawasan. Hal ini agar tujuan negara dalam membangun bangsa juga menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

"Sehingga APIP harus lebih hati-hati dan harus lebih fokus, karena anggaran maknanya adalah bagaimana membangun bangsa ini dan memakmurkan bangsa ini secara adil," pungkasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini