Ada APBN Perubahan, Kemenkeu: Evaluasinya Setelah Semester I
JAKARTA - Kementerian Keuangan belum merencanakan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2019, meski beberapa asumsi makro telah meleset dari target. Pemerintah akan lebih dulu melihat perkembangan dari realisasi APBN hingga semester I 2019.
Berdasarkan data Kemenkeu rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 18 April 2019 Rp14.140 per USD, padahal asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per USD. Selain itu, harga minyak mentah dunia juga berkisar USD60,49 per barel, lebih rendah dari asumsi yang sebesar USD70 per barel.
Baca Juga: Wapres JK: Anggaran Terus Meningkat, Pengawasan Harus Semakin Kuat
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, untuk melakukan APBN-P perlu melihat perkembangan ekonomi makro ke depannya. Di mana hingga April 2019 ekonomi global masih bergerak fluktuatif, salah satunya harga minyak dunia yang mudah berubah.
"Kalau mengingat baru bulan ke empat untuk ada APBN-P, pandangan kami terlalu dini. Kalau dilihat ekonomi makro itu fluktuatif, mulai dari harga minyak dunia dan lain-lain," katnya di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca Juga: Penyaluran Bansos Meroket 106%, Kemenkeu: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Dia menjelaskan, untuk bisa menetapkan adanya APBN-P atau tidak perlu memantau pergerakkan ekonomi makro hingga pertengahan tahun ke depan. "Mekanismenya, dengan melihat enam bulan pelaksanaan APBN, sehingga perhitungan APBN itu akan lebih valid," jelas dia.
Oleh sebab itu, keputusan akan adanya APBN-P akan ditetapkan Kemenkeu usai melakukan evaluasi dari enam bulan berjalannya tahun anggaran 2019.
"Biasanya mekanismenya setelah semester I baru pemerintah evaluasi dan melihat estimasi yang lebih meyakinkan," tutupnya.
(Feby Novalius)
