Fakta di Balik Kementerian PUPR Disuntik Anggaran Besar

Okky Wanda lestari, Jurnalis · Minggu 28 April 2019 08:18 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 26 20 2048345 fakta-di-balik-pupr-disuntik-anggaran-besar-jaBR8wCxM1.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta mengalihkan anggaran kementerian yang belum terpakai ke Kementerian PUPR. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur di daerah bisa ditingkatkan kembali.

Berikut sederet fakta yang dirangkum Okezone mengenai anggaran kementerian yang akan dialihkan ke Kementerian PUPR, Minggu (28/4/2019):

1. Presiden Minta Sri Mulyani Alihkan Anggaran ke PUPR

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

"Melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan, (oleh karena itu) mungkin anggaran di kementerian lain yang masih ragu, dimasukkan ke PUPR," kata Presiden.

2. Tujuan Penggunaan Anggaran yang Tak Terserap

Menurut Kepala Negara, pembangunan infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah-daerah yang minim infrastruktur seperti jalan dan kebutuhan air.

Baca Juga: Tak Dipakai Kementerian, Presiden Minta Sri Mulyani Alihkan Anggaran ke PUPR

"Belanja modal berbicara bahwa seluruh kabupaten dan provinsi memang kecenderungannya masih berkutat kepada infrastruktur, ada kekurangan di infrastruktur. Kebutuhan di infrastruktur itu baik jalan, juga masalah air. Oleh sebab itu, melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan," kata Presiden.

3. Kementerian dan Lembaga Diminta Mengurangi Belanja Barang

Dalam Sidang Kabinet Yang Digelar Di Ruang Garuda Istana Bogor Dan Membahas Ketersediaan Anggaran Dan Pagu Indikatif Tahun 2020 Ini, poin utama yang ditekankan adalah belanja modal yang diperkuat dan ditingkatkan.

"Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggarannya betul-betul bisa direalisasikan," kata Presiden.

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Dapat Arah Keuangan 2020 dari Presiden

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga mengurangi belanja barang sebanyak-banyaknya.

"Ibu Menkeu (Sri Mulyani) agar dilihat pada tahun yang posisinya normal, 2017, sebagai patokan untuk dipaksa ke angka-angka itu," tegasnya.

4. Arahan RAPBN 2020

Sri Mulyani mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arahan keuangan 2020. Dalam arahan tersebut Presiden menekankan pada sektor yang menjadi prioritas. Sri Mulyani, menjelaskan seluruh porsi kebijakan maupun instrumen akan digunakan, termasuk APBN dalam rangka memacu investasi dan ekspor.

"Terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat. Kebutuhan infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, itu yamg masih diusahakan di berbagai tempat," katanya.

(rhs.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini