Tak Lakukan Reklamasi, Menteri Jonan Ancam Cabut Izin Perusahaan Tambang
JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan tambang untuk memenuhi kewajibannya melakukan reklamasi pasca-penambangan. Jika tidak, kegiatan tambang akan dihentikan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak lagi diberikan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, kewajiban reklamasi pasca penambangan harus dilakukan sesuai dengan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh sebab itu, hal ini perlu dilakukan dengan konsolidasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Dia mengharapkan kerja sama dengan Kementerian LHK ini bisa menerapkan toleransi yang sangat minimal terhadap perusahaan tambang. Artinya, tidak ada keringanan bagi perusak lingkungan.
"Karena kritik masyarakat juga semakin tinggi kalau reklamasi pasca-penambangan tidak dilakukan dengan baik," ujarnya ditemui di Gedung Kementerian LHK, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Baca Juga: Gandeng Siti Nurbaya, Menteri Jonan Tertibkan Reklamasi Lahan Bekas Tambang
Jonan menyatakan, apabila ditemukan adanya perusahaan tambang yang tidak memenuhi aturan, yakni sesuai AMDAL, maka pihaknya akan memberi sanksi tegas. Di antaranya mulai dari mengurangi aktivitas pertambangan hingga tak memberikan izin tambang lagi.
"Kalau kewajiban untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan. Nanti pelayanannya kami kurangi, bahkan kami hentikan (kegiatan tambang)," kata Jonan.
Baca Juga: Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih dari 7.000 Ha
Dia menyatakan, selain dengan Kementerian LHK, juga perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten, juga Badan Penegak Hukum. Sehingga semakin menekan dampak dari kerusakan lingkungan hidup.
"Kami berkomitmen untuk itu. Tidak masalah. Sehingga, kami berharap kerja sama ini bisa memberi masukan yang sifatnya seamless," kata Jonan.
(Dani Jumadil Akhir)
