nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Luhut: Studi Pemindahan Ibu Kota Bukan Asal-asalan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 21:44 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 08 470 2053260 menko-luhut-studi-pemindahan-ibu-kota-bukan-asal-asalan-X4aMIVDYtC.jpg

JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota Indonesia masuk babak baru. Daerah yang menjadi calon ibu kota semakin santer mengarah ke daerah di Kalimantan.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kajian mengenai pemindahan ibu kota sudah dilakukan secara matang. Wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta sempat muncul pada 2015.

"Dan studi dilakukan secara komperhensif sekali bukan asal-asalan saja Bappenas melakukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca Juga: Jokowi: Gunung Mas Paling Siap Jadi Calon Pengganti Ibu Kota RI

Nantinya pemindahan ibu kota dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab ada beberapa skema pembiayanaan yang disiapkan oleh pemerintah.

Pertama, dengan uang negara, kemudian dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skema ketiga adalah dengan mengajak swasta untuk barpartisipasi di dalamnya. Nantinya pihak ini akan ikut dalam pemindahan ibu kota lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Semuanya tidak dibebankan oleh APBN. Sebagian pemerintah sebagainya swasta dan juga itu multi years," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Bukit Soeharto Sangat Mendukung Jadi Ibu Kota Baru

Lanjut Luhut, jika seluruhnya menggunakan APBN maka pemindahan ibu kota ini akan sulit terealisasi. Mengingat dibutuhkan dana hampir sekitar Rp400 triliun untuk memindahkan ibu kota negara ini.

"Kalau investasi ibu kota baru Rp400 triliun. Kalau Pemerintah DKI sendiri kemarin untuk bangun transportasi butuh Rp500 triliun," ucapnya

Meskipun begitu, dirinya belum mengetahui dimanakah daerah yang akan dijadikan ibu kota baru ini. Sebab daerah ibu kota baru ini juga masih dalam tahap kajian dan belum bisa di publikasikan.

"Kemarin ratas presiden menyampaikan wacana ini saya baru tahu ini," ucapnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini