Pemerintah Diminta Tegas Pecat PNS Koruptor

Dia berharap daerah dapat menuntaskan pada Akhir Mei ini. “Karena kan yang pegang uang di Kemenkeu. Tentu butuh komitmen bersama dengan mereka agar mereka mau,” tegasnya. Sebelumnya pemerintah pusat telah memberikan tenggat waktu bagi daerah sampai tanggal 30 April untuk melakukan PTDH terhadap 2.357 PNS tipikor.

Sampai tenggat waktu yang ditetapkan, baru ada 1.237 surat keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 yang seharusnya diberhentikan. Kepala Biro (Karo) Humas Badan Pegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan jumlah tersebut di antaranya terdiri atas 58 PNS pusat dan 1.179 PNS daerah.

Dia menyebut kemungkinan ada PTDH yang belum tercatat semua dalam sistem. Faktor lain adalah kesulitan instansi mendapat putusan pengadilan PNS tipikor. Pada saat yang sama tidak adanya kewajiban pihak pengadilan meneruskan putusan ke instansi. “Sehingga instansi yang dituntut bergerak proaktif mengajukan permintaan data ke pengadilan,” ungkapnya.

Selain itu Ridwan mengatakan ada daerah yang belum melakukan pemberhentian karena adanya mutasi terhadap PNS tipikor sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan instansi asal. Dengan demikian PNS tersebut tidak masuk daftar data kepegawaian yang diblokir BKN. “Lalu adanya PNS tipikor yang berstatus meninggal dunia sebelum dilakukan pemberhentian,” katanya.

(Dani Jumadil Akhir)