187 Negara Batasi Perdagangan Sampah Plastik Global
JENEWA – Pemerintahan dari 187 negara sepakat mengontrol pergerakan sampah plastik antar-perbatasan nasional untuk mencegah krisis plastik global.
Meski demikian Amerika Serikat (AS) tidak termasuk dalam kesepakatan itu. Sebanyak187 negara sepakat menambah plastik ke Konvensi Basel, traktat yang mengatur gerakan material berbahaya dari satu negara ke negara lain untuk memerangi dampak berbahaya polusi plastik di berbagai penjuru dunia.
Pakta itu disepakati di akhir pertemuan konvensi PBB di Jenewa, Swiss, yang digelar dua pekan. Namun AS tidak terlibat da lam proses pembuatan kebijakan karena AS salah satu dari dua negara yang tidak meratifikasi kesepakatan itu.
“Resolusi itu berarti sampah plastik terkontaminasi dan cam puran memerlukan perhatian lebih dari negara-negara penerima sebelum diperdagang kan dengan pengecualian campuran PE, PP, dan PET,” papar pernyataan WWF.
Baca Juga: Pentingnya Penanganan Global untuk Atasi Sampah Plastik di Laut
Meski AS tidak turut dalam kesepakatan itu, ketetapan tersebut masih berlaku bagi AS saat negara itu mencoba memperdagangkan sampah plastik ke negara lain di dunia. AS telah mengirim sampah plastiknya ke berbagai negara di dunia, termasuk China dan Malaysia, tapi mengalami penurunan di negara-negara yang ber upaya mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke perbatasannya.
Selama tahun lalu, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan India juga mengambil langkah mem batasi impor sampah plastik asing sehingga banyak kontainer berisi sampah plastik telantar di pelabuhan-pelabuhan AS menunggu dikirim ke negara yang mau menerimanya.
“Langkah internasional baru itu langkah yang sangat disambut untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan me mu lih kan langkah akuntabilitas untuk sistem manajemen sampah plastik global,” papar pernyataan WWF.
Diperkirakan 100 juta ton plastik sekarang ditemukan di lautan dunia, sebanyak 90% berasal dari sumber di darat. Hampir satu juta orang menanda tangani petisi global pekan ini mendesak negara-negara Konvensi Basel bertindak dengan mencegah negara-negara Barat membuang jutaan ton sampah plastik ke negara-negara berkembang daripada mendaur ulangnya.
Baca Juga: Menteri Susi Perang Melawan Sampah Plastik
Berbagai kelompok lingkungan menyambut langkah tersebut. “Ini langkah maju pertama yang penting untuk menghentikan penggunaan negarane gara berkembang sebagai tempat pembuangan sampah plastik dunia, khususnya yang berasal dari negara-negara kaya,” ujar Koordinator Global Break Free from Plastic Von Hernandez seperti dilansir CNN.
“Negara-negara yang menerima sampah plastik campuran dan tak disortir dari sumber asing sekarang memiliki hak menolak pengiriman bermasalah itu dengan mengharuskan ne gara sum ber memastikan ekspornya hanya plastik yang bersih dan dapat didaur ulang. Daur ulang tidak akan cukup. Puncaknya, produksi plastik ha rus diku rangi untuk secara efektif mengatasi krisis polusi plastik,” ujar dia.
Sekretaris Eksekutif Konven si Basel, Rotterdam, dan Stockholm (BRS) Rolph Payet menjelaskan, “Sampah plastik di ketahui sebagai salah satu isu ling kungan paling menekan dunia dan fakta bahwa pekan ini hampir 1 juta orang di dunia menandatangani petisi mendesak Pihak-pihak Konvensi Basel mengambil tindakan di sini di Jenewa adalah tanda kesadaran dan keinginan publik untuk ber tindak sangat tinggi.”
Awal tahun ini perusahaan-perusahaan global, termasuk BASF, DowDuPont, Procter & Gam ble, dan SABIC, mem ben tuk aliansi untuk memerangi sampah plastik. Mereka berjanji mengucurkan dana USD1,5 miliar dalam lima tahun mendatang.
Kerja sama yang disebut Alian si Mengakhiri Sampah Plas tik (AEPW) itu dirilis oleh 28 perusahaan pendiri kemarin se iring ber bagai laporan tentang krisis lingkungan yang memburuk akibat 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan setiap tahun. Keberadaan sampah-sampah plastik itu memicu larangan pada beberapa produk plastik sekali pakai.
“Anggota aliansi saat ini berkomitmen lebih dari USD1 miliar untuk proyek selama lima tahun mendatang. Adapun dana bagi anggota tambahan akan menjanjikan anggaran lima tahun sebesar USD1,5 miliar,” ungkap juru bicara AEPW seperti dilansir Reuters.
Dana itu akan digunakan untuk infrastruktur pengumpulan sampah di Afrika dan Asia, teknologi untuk daur ulang dan penggunaan kembali sampah, untuk mendidik pemerintah dan komunitas lokal, serta membersihkan wilayah yang sangat berpolusi.
Aliansi itu sebagian besar terdiri atas para produsen plastik. Mereka menyatakan sekitar 90% sampah laut global berasal dari 10 sungai dan lebih dari setengah plastik dari darat yang berakhir di lautan berasal dari lima negara Asia, yakni China, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
