JAKARTA - Pemerintah mulai menginvestasikan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih.
"Untuk itu, Kementerian PAN-RB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien," kata Syafruddin, dalam keterangannya, saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 2018 di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Pengembangan SDM menjadi keharusan, apalagi di zaman modern seperti saat ini. Dengan SDM yang berkualitas dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam. "Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Modern dengan Sistem Kearsipan Elektronik
Menurutnya, banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal. Untuk merealisasikan hal tersebut, diakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," kata dia.Â
Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkobinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri itu.
Baca Juga: Menpan RB: Kementerian dan Lembaga Harus Tanggung Jawab Setiap Rupiah yang Dipakai
Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari kontroling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(rhs)
