nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kena Gusur, Berapa Harga Rumah Menteri Basuki?

Jum'at 17 Mei 2019 19:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 17 470 2057083 kena-gusur-berapa-harga-rumah-menteri-basuki-G9ky3ghiq3.jpg (Foto: Antara)

JAKARTA - Berapa taksiran ideal harga rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Komplek Pengairan, Rawa Semut, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terancam digusur oleh pemerintah untuk pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Pengurus RT setempat, Helmi Tamar di Bekasi, Jumat mengatakan, rumah Pak Basuki berada di Blok A Nomor 18 RT 4 RW 12. Lokasinya menghadap saluran Kalimalang. Adapun, kontruksi Jalan Tol Becakayu direncanakan menggunakan lahan di pinggir Kalimalang, sehingga otomatis rumah Bapak Menteri Basuki berpotensi terdampak.

Helmi memaparkan, jika menilik harga pasaran, tanah di Komplek Pengairan saat ini mencapai Rp7-10 juta per meter. Tapi, mengacu pada pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di seberang komplek, harga yang diberikan oleh tim penilai independen sebesar Rp17 juta per meter.

Baca Juga: Daftar Tarif Baru Tol Jakarta-Cikampek

"Kita minta yang wajar dan yang pantas juga ya, Seperti di Pasar Gembrong, Jakarta Timur Rp35 juta yang kena Tol Becakayu," kata dia dilansir dari Antaranews, Jumat (17/5/2019).

Jika mengacu pada pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, rumah Basuki yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter bakal mendapatkan penggantian dari pemerintah senilai Rp3,4 Miliar lebih.

Belum lagi penggantian bangunan yang diperkirakan mencapai 100 meter, serta tanaman yang ada di atasnya. Bisa jadi Menteri Basuki akan mengantongi uang dari pembebasan lahan senilai Rp4 Miliar lebih.

Helmi mengaku, sejauh ini pembangunan Tol Becakayu yang melintasi komplek Pengairan baru sebatas isu. Belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah maupun perusahaan yang menggarap tol tersebut.

basuki

"Sudah lama si isunya, tapi kan mestinya secara resmi ada, surat pemberitahuan misalnya, itu pun harus disosialisasikan kepada penghuninya, enggak bisa begitu langsung penggusuran, ada tahap-tahapnya yang harus dilalui," ucapnya.

Bagi warga terdampak, menurut Helmi tak menyoal lahannya dipakai untuk proyek tersebut. Tapi, warga meminta ada ganti untung seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan pengadaan lahan untuk proyek pemerintah.

"Itu yang penting, jadi kehidupan kita yang begini bisa lebih baik, jangan lebih parah lagi," tandas pria berusia 71 tahun yang juga pensiunan Kementerian PUPR.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini