Pemerintah Butuh Dana USD3 Triliun untuk Pembangunan Berkelanjutan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2019 15:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 28 20 2061348 pemerintah-butuh-dana-usd3-triliun-untuk-pembangunan-berkelanjutan-YQlEZkURSg.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s). Apalagi pemerintah juga sudah berkomitmen di depan seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Washington, Amerika Serikat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan pemerintah dihadapkan oleh tantangan pendanaan. Sebab, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan tidaklah sedikit.

Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, anggaran untuk memenuhi target SDG’s per tahunnya sekitar USD2,5 hingga USD3 Triliun. Angka tersebut diperkirakan akan berjalan hingga tahun 2030 mendatang.

"Berdasarkan penghitungan perkiraan pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target SDG's sampai 2030 adalah USD2,5-3 triliun per tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca Juga: Pemda Berperan Besar dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Jika melihat kebutuhan dana sebesar itu, maka perlu peran semua pihak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini. Sebab, jika hanya mengandalkan pemerintah maka anggaran tidak akan mencukupi.

Oleh karena itu, pada hari ini, Bappenas meluncurkan buku panduan kemitraan multi pihak. Dengan buku ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam menjalin sinergi antar pihak.

"Inovatif di sini simpelnya, jangan hanya bergantung pada APBN. Untuk mencapai target pembangunan tidak hanya perlu bergantung pada dana dari pemerintah," jelasnya.

Menurut Bambang, pemerintah memang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Namun, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan hanya mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Sofyan Djalil Pastikan Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis

Berdasarkan analisis awal dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan pembiayaan mencapai Rp1.460 triliun untuk alokasi proyek pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Pembiayaan dengan APBN sangat terbatas, apabila APBN kita didkung kebijakan pun tidak mampu mencukup pembiayaan yang dibutuhkan untuk pencapaian target yang ada. Untuk itu diperlukan identifkasi, proyek investasi SDG’s dan kebutuhan pendanaannya," jelasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini