G20 Soroti Pelemahan Ekonomi Global, Apa Saja yang Dibahas?
JAKARTA - Di kala masyarakat Indonesia merayakan Lebaran, para menteri ekonomi dan gubernur bank sentral dunia justru fokus membahas tekanan ekonomi global. Tidak ketinggalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tensi perdagangan yang kembali meningkat mewarnai diskusi pada pertemuan otoritas keuangan dan moneter tersebut. Di mana hal ini dinilai telah berdampak negatif bagi ekonomi global, serta mempengaruhi keyakinan dunia usaha/investor. Bila berlanjut tanpa solusi, tensi perdagangan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,5%, lebih besar dari perhitungan sebelumnya yang hanya sebesar 0,2%.
Baca Juga: Rating Utang dan Daya Saing Naik, Menko Darmin: Ini Mengurangi Tekanan Global
Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan (yang digelar 8-9 Juni 2019 di Fukuoka, Jepang) tersebut? Sri Mulyani yang hadir dalam pertemuan skala global tersebut membeberkannya dalam sebuah postingan Facebook, yang dikutip Senin (10/6/2019).
Hari kedua pertemuan Menkeu dan Gub Bank Sentral G20 fokus membahas mengenai :
1. International Taxation : membahas kemajuan kerjasama internasional untuk mencegah penghindaran pajak melalui “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dimulai sehak 2012, termasuk penanganan perlakukan perpajakan untuk kegiatan ekonomi digital. Digital ekonomi mengubah model bisnis yang menghilangkan kehadiran fisik suatu perusahaan. Ini menyulitkan perhitungan kewajiban pajak. Diperlukan sistem perpajakan baru yang inklusif dan adil. Disepakati dua pilar pendekatan. Pilar Pertama, menyangkut penetapan “New profit allocation right” dimana hak memajak tidak ditentukan kehadiran fisik, namun berdasar economic relevance/ Economic presence. Ini dikenal sebagai New nexus.
Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
Pilar kedua, penerapan untuk menjamin minimum effective taxation. Ini untuk menghadapi kecenderungan perusahaan menghindari pajak dengan menggunakan negara/jurisdiksi yang memiliki tingkat pajak sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Kedua pilar ini dapat melindungi kepentingan pajak Indonesia - dari potensi kehilangan pajak. Kita perlu makin meningkatkan kemampuan Direktorat Jendral pajak untuk menggunakan kerjasama global dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang optimal untuk kepentingan pembangunan Indonesia.
2. Topik kedua Global imbalances: membahas negara yang memiliki current account surplus - seperti RRT, Jerman dll versus mereka yang defisit (USA). Global imbalances memicu sentimen anti perdagangan internasional dan munculnya proteksionisme baik dari sisi perdagangan maupun arus modal. Meski global imbalances sudah berkurang 40% sejak global krisis 2008, namun masih tetap tinggi. Pengawasan komponen imbalances seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta keseimbangan arus modal dan income serta komposisi Invetasi global, juga memahami sumber imbalances seperti kebijakan fiskal dan gejolak harga komoditas - sangat penting untuk mencegah shock (sudden reversal) dan volatilitas.
