Sanksi untuk PNS yang Bolos, Teguran hingga Tunjangan Kinerja Dipotong

Ridwan berharap semakin sedikit PNS yang membolos pasca libur Lebaran. Apalagi, pemerintah telah berkali-kali mengingatkan batasan waktu cuti bersama. “Kita sudah gaungkan berkali-kali. Lebih intenslah. Kalau masih ada yang membolos, ya niatnya tidak mau kerja. Bahkan ada instansi yang mungkin memotong tunjangan kinerja karena absensinya tidak maksimal. Di BKN bisa dipotong 2%,” jelasnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menilai seharusnya peringatan larangan membolos tidak perlu dilakukan setiap pasca-Lebaran. Pasalnya PNS seharusnya tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya “Memang seharusnya tidak perlu.

Tapi, memang pemerintah masih perlu melakukan ini untuk mengingatkan orang-orang yang memiliki kesadaran profesinya rendah. Ini tak hanya di PNS, di swasta juga,” ungkapnya. Lina menilai hari ini masih akan diwarnai PNS yang membolos.

Hal itu karena format hari libur yang lebih panjang sebelum Lebaran. Sementara setelah Lebaran cukup pendek. “Saya rasa masih akan ada yang membolos karena setelah Lebaran kan cukup pendek liburnya,” tuturnya.

Ditanyakan efektivitas sanksi, Lina mengatakan hal tersebut tidak berpengaruh banyak. Menurutnya, persoalan disiplin erat kaitannya dengan mental PNS. Jika dapat bersikap profesional, maka pasti tidak akan membolos.

“Teguran lisan ataupun tertulis tidak terlalu efektif. Pun juga jika dipotong tunjangan kerja juga tidak efektif. Mungkin dipotong Rp200.000 sampai 300.000, mereka biasa saja,” pungkasnya.

(Dita Angga)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.