Kemenristekdikti Raih Opini WTP 3 Tahun Berturut-turut dari BPK
"PTN-PTN selalu kita koordinasikan dan kita pastikan bahwa mereka itu melaksanakan kegiatan menggunakan sumber dana dan sumber daya lain, aset, dan sebagainya itu sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturannya, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, procurement, itu dipastikan tidak ada, misalnya kemahalan harga, tarif yang tidak sesuai standar, pembayaran double," ungkap Sesjen Ainun.
Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi mengungkapkan LHP yang diberikan kepada kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang diaudit BPK, memiliki rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada beberapa lembaga negara yang tindaklanjutnya sudah melebihi 50 persen rekomendasi BPK dalam LHP, salah satunya Kemenristekdikti.
"Ayo kita bereskan sehingga nanti siapapun pertanggungjawabannya kepada rakyat, ini sudah selesai ditindaklanjuti. Ini tindak lanjut tertinggi: Arsip Nasional, Komisi Yudisial, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," ungkapnya.
(Feby Novalius)
