nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Pentingnya Perpres Khusus Transportasi Online

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 18 Juni 2019 15:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 18 320 2067859 ini-pentingnya-perpres-khusus-transportasi-online-zauBtIeSNT.jpg Taksi Online Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio menyarankan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur transportasi online. Sebab jika menunggu kebijakan dari masing-masing kementerian tidak akan ada ujungnya.

Menurut Agus, ada beberapa kementerian yang terlibat dari bisnis transportasi online, dari sisi transportasi ada Kementerian Perhubungan.

Kemudian untuk kesejahteraan driver ada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Selanjutnya untuk aturan bisnisn modelnya ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dulu saya usulkan bikin aja Perpres karena kalau Perpres kan lintas kementerian sehingga bisa sekaligus,” ujarnya saat ditemui di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Bisnis Go-Jek Cs Harus Diatur Kominfo, Ini Alasannya!

Menurut Agus, andai saja Presiden Joko WIdodo mengeluarkan Perpres maka desakan dari driver online tidak akan pernah keluar. Sebab seluruh aturan akan keluar lewat satu pintu dan tidak saling melempar tanggung jawab.

“Tapi enggak mau (dikeluarkan Perpres) jadi ya memang betul,” ucapnya.

Menurut Agus saat ini yang menjadi dilema adalah bukan lagi masalah pemerintah dengan aplikator. Melainkan antara driver dengan pihak aplikator yang disebut-sebut semenan-mena mengatur tarif dan komisi.

“Jadi ya memang betul kalau dia supya karena yg menjadi maslah bukan pemerintah aplikator sekarang karena sudah banyak saya kan bilang transportasi online itu kerja paksa itu bukan lapangan pekrjaan karena tidak akan pernah kaya di situ dulu. Sekarang sudah jutaan orang jadi enggak bisa,” jelasnya.

Baca Juga: Asosiasi Driver Online Minta Aplikator Diatur, Menkominfo: Regulator Transportasi Siapa?

Oleh karena itu lanjut Agus, sesegera mungkin meneribitkan Perpres agar tidak terlalu melebar. Dan juga harus diingat jika aturan tersebut rtidak bisa digabungkan dengan taksi konvesional.

“Menurut sya kalau mau enggak mau harus bikin perpres. Tapi nanti aturanya juga enggak bisa dengan taksi biasa. Dia kan enggak bayar pajak ppn doang,” jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini