Selain Infrastruktur, Dana Desa Bisa Cegah Konflik Sosial
JAKARTA - Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT Hasrul Edyar mengatakan, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mendorong dan berkomitmen memfasilitasi setiap upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik di berbagai daerah.
Hal ini dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maupun memberi masukan dalam program perencanaan dan pembangunan desa.
“Sesuai dengan Nawacita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, maka kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama program kerja Kemendesa PDTT. Dengan cara mendorong dan menguatkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga dan merawat nilai, tradisi, identitas, dan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian masyarakat,” kata Hasrul Edyar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (23/6/2019)
Hal ini dikatakan saat festival Pranata Adat dan Budaya, dan Forum Perdamaian, di Alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Kemendesa PDTT berharap melalui rangkaian kegiatan ini, akan mempererat kohesi sosial pada masyarakat akar rumput untuk merawat dan terus berkomitmen pada kondisi perdamaian.
“Dalam Forum Perdamaian semua peserta berdiskusi bersama dengan metode analisa konflik untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab konflik dan sumber utamanya, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan bersama untuk melakukan pencegahan dan berbagai langkah tindakan preventif lain untuk penghentian potensi konflik,” ujar Hasrul Edyar.
“Kegiatan ini kami agendakan untuk mendorong penguatan komitmen perdamaian pada masyarakat dengan berbasiskan pada nilai-nilai keragaman budaya bangsa,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati,
(Rani Hardjanti)
