nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pajak Rumah di Atas Rp30 Miliar Diturunkan, Pengembang: Jumlahnya Hanya 5%

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2019 10:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 26 470 2071009 pajak-rumah-di-atas-rp30-miliar-diturunkan-pengembang-jumlahnya-hanya-5-LY0U8N7B4y.jpg Ilustrasi Rumah: Foto (Koran Sindo)

JAKARTA – Penurunan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium dengan harga di atas Rp30 miliar menjadi 1% disambut baik kalangan pengusaha properti.

Kebijakan baru tersebut diharapkan dapat memacu pengembang rumah mewah untuk menjual apartemen atau rumah dengan harga mahal.

Sekretaris Jenderal Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, rencana tersebut sebetulnya sudah lama diusulkan oleh kalangan pengembang perumahan. Dia beralasan, harga rumah mewah di atas Rp30 miliar tidak banyak jumlahnya.

“Hanya 5%. Takutnya kalau pajaknya kemahalan orang Indonesia malah membeli properti yang lebih murah pajaknya di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri,” kata Paulus kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Baca Juga: Sri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan Mewah, Cek Aturannya di Sini

Dia menambahkan, dengan adanya beleid tersebut akan ada jaminan dari sisi perpajakan sehingga konsumen untuk pasar rumah mewah juga ikut bersemangat membeli. Selanjutnya, kata Paulus, REI berharap ada kebijakan tambahan, yakni berupa insentif pajak properti.

“Karena properti kita ini sedang cooling down ada baiknya perlu perbaikan sistem. Kami usul seperti tax amnesty kemarinlah,” ujarnya.

Menurut Paulus, intinya pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan di sektor properti di antaranya melihat sisi perpajakan, perbankan, tata ruang, agraria, serta regulasi. Penurunan PPnBM properti rumah mewah dari semula 5% menjadi1% yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan satu dari paket kebijakan untuk menggenjot investasi. Pada awal pekan ini setidaknya ada lima aturan baru yang dikeluarkan pemerintah demi menarik investasi lebih banyak lagi ke dalam negeri.

Baca Juga: Harga Rumah di Bawah Rp30 Miliar Kini Bebas Pajak Barang Mewah

Kepala Badan Kebijakan Fiskal(KepalaBKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengemukakan kelima paket kebijakan tersebut. Pertama , penyesuaian batasan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sederhana sesuai daerahnya. Kedua, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam.

Ketiga, Peningkatan batasan nilai hunian mewah yang di - kenai PPh (pajak penghasilan) dan Pajak Pen jualan Barang Mewah(PPnBM) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar. Keempat, penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Adapun satu aturan lagi ialah terkait simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari semula 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Suahasil menjelaskan, sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi.

“Kalau kita ingin menggairahkan investasi, salah satunya perhatikan sektor properti sebagai penarik perekonomian yang menghasilkan multiplier effect . Sektor properti berhubungan dengan hampir seluruh sektor yang penting bagi perekonomian,” ujarnya.

Properti terkait erat dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, dan pergudangan. Suahasil juga menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit ) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Penurunan tarif PPh dan batasan nilai hunian mewah yang terkena PPbBM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No mor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

“Jadi, (hanya) untuk properti rumah mewah maupun apartemen mewah. Kalau yang lain seperti kendaraan, kapal pesiar, yatch, itu masih sama seperti yang lama,” tambah Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemen terian Keuangan(Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama.

Hestu melanjutkan, kebijakan ini dilakukan agar industri properti kembali menggeliat tahun ini mengingat multiplier effect dari sektor properti ke sektor lain cukup besar. “Ini fokus ke properti dulu. Yatch dan yang lain nanti dipikirkan dulu,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, kebijakan penurunan PPh kelompok hunian mewah dari 5% menjadi 1% dan meningkatkan batasan nilai hunian mewah bebas PPnBM pada dasarnya untuk menekan harga hunian mewah agar terjangkau bagi kelompok menengah atas.

“Ini untuk mendorong sektor konstruksi pada hunian mewah lebih bergairah lagi, mengingat dalam kuartal I/2019 sektor ini hanya tumbuh 5,91%. Padahal, kuartal I/2018 tumbuh 7,35%,” ujarnya.

Namun, kebijakan ini tidak terlalu efektif mengingat masih ada masalah mendasar yang belum dipecahkan, yakni tidak stabilnya harga bahan bangun - an, penurunan permintaan, dan tingkat persaingan yang tinggi.

“Harga bahan bangunan sangat menentukan kontrak pekerjaan. Apabila harga bahan bangunan tidak stabil akan merugikan kontraktor karena rentang waktu antara kontrak dan pelaksanaan berbeda,” ujar Tauhid.

Dia menyarankan pemerintah untuk menstabilkan harga bangunan, di sisi lain agar meningkatkan daya beli kelompok masyarakat menengah sebagai kelompok terbesar di Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini