nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pajak Rumah di Atas Rp30 Miliar Diturunkan, Pengembang: Jumlahnya Hanya 5%

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2019 10:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 26 470 2071009 pajak-rumah-di-atas-rp30-miliar-diturunkan-pengembang-jumlahnya-hanya-5-LY0U8N7B4y.jpg Ilustrasi Rumah: Foto (Koran Sindo)

Properti terkait erat dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, dan pergudangan. Suahasil juga menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit ) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Penurunan tarif PPh dan batasan nilai hunian mewah yang terkena PPbBM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No mor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

“Jadi, (hanya) untuk properti rumah mewah maupun apartemen mewah. Kalau yang lain seperti kendaraan, kapal pesiar, yatch, itu masih sama seperti yang lama,” tambah Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemen terian Keuangan(Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama.

Hestu melanjutkan, kebijakan ini dilakukan agar industri properti kembali menggeliat tahun ini mengingat multiplier effect dari sektor properti ke sektor lain cukup besar. “Ini fokus ke properti dulu. Yatch dan yang lain nanti dipikirkan dulu,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, kebijakan penurunan PPh kelompok hunian mewah dari 5% menjadi 1% dan meningkatkan batasan nilai hunian mewah bebas PPnBM pada dasarnya untuk menekan harga hunian mewah agar terjangkau bagi kelompok menengah atas.

“Ini untuk mendorong sektor konstruksi pada hunian mewah lebih bergairah lagi, mengingat dalam kuartal I/2019 sektor ini hanya tumbuh 5,91%. Padahal, kuartal I/2018 tumbuh 7,35%,” ujarnya.

Namun, kebijakan ini tidak terlalu efektif mengingat masih ada masalah mendasar yang belum dipecahkan, yakni tidak stabilnya harga bahan bangun - an, penurunan permintaan, dan tingkat persaingan yang tinggi.

“Harga bahan bangunan sangat menentukan kontrak pekerjaan. Apabila harga bahan bangunan tidak stabil akan merugikan kontraktor karena rentang waktu antara kontrak dan pelaksanaan berbeda,” ujar Tauhid.

Dia menyarankan pemerintah untuk menstabilkan harga bangunan, di sisi lain agar meningkatkan daya beli kelompok masyarakat menengah sebagai kelompok terbesar di Indonesia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini