Revolusi Industri 4.0, PT Pos Indonesia Berbenah Diri Lebih Unggul
PADA era digital ini perkembangan dunia teknologi berkembang sangat pesat, demikian juga halnya di dunia pekerjaan, makin banyak pekerjaan yang mudah di dapat seiring perkembangan teknologi digital. Hal ini menyebabkan aktivitas surat menyurat mulai ditinggalkan karena adanya media sosial.
Tidak mau tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin canggih, membuat PT Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Transformasi bisnis pun dilakukan, berbagai unit usaha PT Pos didirikan. Saat ini PT Pos tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan dan properti melalui tiga anak usahanya, yaitu PT Pos Logistics Indonesia (Poslog), PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bhakti Wasantara Net.
Menjamurnya perusahaan logistik di Indonesia, tidak membuat Pos Indonesia tertinggal. Bahkan PT Pos saat ini mampu unggul dalam melayani pengiriman ke seluruh Indonesia; dari Sabang sampai Merauke hingga pulau terluar Indonesia, Talaud dan Rote. Kini, perusahaan yang telah berdiri sejak 1746 itu berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp5,01 triliun pada 2016.
Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, PT Pos memiliki dua DNA (deoxyribonucleic acid) atau core bisnis. Yang pertama adalah sebagai kurir, dan kedua pos.
”Kalau berbicara dunia digital, kurir sebenarnya masih dibutuhkan dalam konteks memang bukan lagi surat, karena sekarang orang lebih sering mengirim barang,” ujarnya.
”Kalau surat yang berkepentingan itu yang mengirim. Kalau barang, yang menerima yang memiliki kepentingan. Dalam hal teknologi, track and trace menjadi wajib harus hadir dalam kebutuhan digital,” tambahnya.
Pos Indonesia, saat ini tetap relevan. Mayoritas barang yang dibeli di e-commerce tersebut belum bisa di-teleporting digital. Jadi dari sisi konteks kurir, rasanya Pos akan tetap dibutuhkan. Artinya, transformasi pos dari kurir surat ke kurir barang menjadi sesuatu yang alami harus ke sana, tidak ada pilihan lain.
”Kedua adalah dalam konteks distribusi uang melahirkan produk-produk. Di pos itu dulu kita mengenal cek pos, wesel, itu masih sangat membutuhkan transaksi fisik,” jelasnya.
Bagaimana dengan wesel yang kurang diminati untuk mengirim uang? Gilarsi menjelaskan, dalam transformasi di jasa layanan keuangan, dulu transfer uang melalui wesel, remittance overseas (transfer uang dari luar negeri), nah di Pos pun masih relevan. Kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan baru ketika konteks e-commerce muncul. E-commerce ada tiga pilar, yakni marketplace, kurir, dan payment gateway.
Sekarang ada media sosial (medsos), orang bisa jualan barang di Instagram, Facebook, dan medsos lain. Akibatnya, transaksi online tidak wajib melibatkan marketplace. Ketika transaksi penjualan itu menjadi social commerce, maka siapa yang bertanggung jawab pada penyerahan barang dan penyerahan uang? ”Nah, ini dibutuhkan sebuah perusahaan yang memiliki pelayanan terintegrasi untuk bawa barang dan bawa uang.Kami membawa barang dan membawa uang. Kebutuhan seller dan buyer itu bisa terfasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Contoh lain, kata Gilarsi, peer to peer lending, itu Pos tidak diizinkan untuk melakukan pembiayaan peminjaman. ”Kita diizinkan untuk menerima dan menyimpankan uang masyarakat, tapi kita tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Tetapi, kalau kita berkolaborasi dengan start-up peer to peer lending di Indonesia, ketika peer to peer lending ini dilakukan virtual to virtual, digital to digital mereka tetap membutuhkan physical presence, yaitu ketika mereka membayarnya atau mengirimnya secara uang tunai maka kehadiran Pos sangat relevan,” urainya.
Dalam protokol uang, lanjut Gilarsi, orang masih butuh uang tunai, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bisa mewakili tapi tidak ada di semua tempat. Pos memiliki physical presence ada di seluruh Indonesia untuk mengambil atau menerima bayaran uang tunai, maka Pos masih dibutuhkan.
Dia mengakui persaingan jasa logistisk saat ini luar biasa. Namun PT Pos berbagai macam keunggulan dibandingkan dengan perusahaan jasa logistik. Salah satunya adalah, ketersebaran Pos Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote.
”Itu kami ada. Kami hadir. Keberadaan Pos tidak dibagi dari kepadatan ekonomi, tetapi geographical presence. Jadi batas negara ada di mana kami harus hadir sampai batas negara itu. Jadi kami hadir dan tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Zaman dulu orang mengirim surat harus datang Kantor Pos atau memasukkannya ke dalam kotak pos. Sementara konteks yang baru tidak begitu. ”Sekarang, kalau Anda (perusahaan logistik) tidak mau jemput (barang), ada orang lain yang mau jemput lho.
Secara physical presence di Jakarta loket Kantor Pos banyak sekali mewakili kepadatan penduduk, tapi tidak perlu harus tersebar. Jakarta dengan penduduk 9 juta harusnya Pos memiliki ketersediaan seperti convenience store, di semua kampung harusnya ada. Ini yang kita garap untuk coba memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi agen-agen pos. Itulah bisnis modelnya untuk meningkatkan kehadiran layanan postal sampai ke level-level kampung seperti convenience store, nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
”Saat ini kita ada kurang lebih dari 5.000 agen di seluruh Indonesia. Tapi memang belum sepenuhnya mengikuti kaidah baru yang ingin kita terapkan, tapi nantinya kehadiran Pos transformasinya akan disesuaikan dengan kepadatan e-commerce,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
