Pergantian Direksi BUMN Jangan karena Politis
Sementara itu Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai waktu penggantian direksi BUMN saat ini yang menjelang pergantian kabinet kurang tepat. Idealnya BUMN itu harus profesional, lepas dari permasalahan politik atau permasalahan lain. "Walau tidak suci dari politik, jangan jadi alat politik," katanya.
Sementara itu kalau ada budaya ganti di tengah jalan dengan pertimbangan yang tidak profesional, misalnya lantaran politik atau karena like and dislike, jangan harap BUMN akan tumbuh kuat ke level global.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai Kementerian BUMN harus transparan mengenai rencana RUPSLB yang dilakukan kementerian. Hal ini untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan publik apabila pergantian tersebut dilakukan.
"Artinya ada urgensi atau ada suatu dinamika yang harus direspons. Pokoknya ada yang krusial. Sekarang pertanyaannya, daftar yang ingin dirombak ini BUMN yang strategis semua," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Enny, BUMN yang dinilai bermasalah seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak masuk dalam daftar. Padahal BUMN tersebut membutuhkan respons cepat. (Ichsan Amin/Rina Anggraeni/Kunthi Fahmar Sandy/Hafid Fuad/Oktiani Endarwati)
(Dani Jumadil Akhir)
