6.000 Kontraktor Siap Bangun Ibu Kota Baru, Ini Fakta Menariknya
JAKARTA - Ibu Kota Negara dipastikan akan dipindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Kepastian lokasi belum ditentukan, yang jelas akan dibangun di Kalimantan.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur (Kaltim) Heru Cahyono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja dan kontraktor.
Okezone pun merangkum beberapa fakta menarik terkait realisasi pemindahan ibu kota baru. Berikut fakta-faktanya, Sabtu (27/7/2019):
1. 6.000 Kontraktor Siap Bangun Ibu Kota Baru
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur (Kaltim) Heru Cahyono mengatakan, untuk pemindahan ibu kota, pihaknya akan menyiapkan 6.000 badan usaha (kontraktor). Dari jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam sektor kontraktor dari mulai konstruksi hingga elektrikal.
Sementara itu jumlah tenaga kerja yang disiapkan adalah sebanyak 12.000 tenaga konstruksi. Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja lokas yang sudah siap pakai karena sudah memiliki sertifikat tenaga konstruksi.
“Di sana SDM badan usaha 6.000 untuk tenaga ahli 12.000 tenaga. Masih banyak. Ada kontraktor umum dan kontraktor elektrikal,” ucapnya.
2. Jalan untuk Pemindahan Ibu Kota Dibangun Lebih Dulu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan skema pemanfaatan APBN dalam estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar.
"Memang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, nanti pembangunan ibu kota baru seminimal mungkin memanfaatkan APBN kecuali untuk prasarana dasarnya," ujar Menteri Basuki.
Dia menjelaskan bahwa prasarana-prasarana dasar seperti jaringan jalan perlu dibangun terlebih dahulu dalam rencana pemindahan ibu kota negara, namun untuk pembangunan sarana infrastruktur lain yakni kereta api, kereta LRT, perumahan dan perkantoran itu menggunakan KPBU.
3. Kantor dan Rumah di Ibu Kota Baru
Menteri Basuki mengatakan, pembangunan perumahan dan perkantoran untuk pegawai juga perlu didahulukan dalam rencana pemindahan ibu kota baru mengingat terdapat 1,5 juta orang yang akan dipindahkan ke ibukota baru tersebut.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ingin memastikan pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
