nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mulai 2020, Lapor SPT Bulanan Cukup Sekali

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2019 16:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 31 20 2085978 mulai-2020-lapor-spt-bulanan-cukup-sekali-K0qWWgFQVG.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera memberlakukan unifikasi pajak mulai tahun 2020. Dengan pemberlakuan unifikasi ini nantinya para Wajib Pajak (WP) yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau bulanan hanya satu kali proses saja dari sebelumnya empat kali.

Direktur Transformasi Proses Bisnis (TPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hantriono Joko Susilo mengatakan, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak atau bulanan. SPT Masa ini digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain).

 Baca Juga: Fakta di Balik Pelaporan SPT, Nomor 4 Jadi Pelajaran

Adapun SPT Masa ini jenisnya bermacam-macam, sesuai dengan pasal yang mewajibkannya. Jenis-jenis SPT Masa PPh itu seperti SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan atau Pasal 26, dan PPN.

"Awal 2020 kita bakal launching SPT Masa. Jadi WP tiap bulan cuma perlu setor 1 SPT saja. Nanti semua akan melalui sistem, kita bakal kerjasama dengan Pertamina," ujarnya dalam acara Media Gathering di Bali, Rabu (31/7/2019).

 Baca Juga: Tingkat Kepatuhan Rendah, Sanksi Pelaporan SPT Perlu Dikaji Ulang

Hantriono menambahkan, langkah ini dilakukan sebagai wujud perbaikan yang dilakukan oleh DJP. Dengan unifikasi proses pelaporan SPT masa akan lebih mudah.

“Jadi misal di pembayaran kerja sama dengan perbankan buka chanel di layanan mobile banking perbanakan ada menu pembayaran yang lebih simple lagi kan saat ini menu bayar pajak dalam banget opsinya,” katanya.

Menurut Hantriono, kemudahan pelaporan SPT masa ini merupakan salah satu bentuk transformasi DJP yang kini semakin mengarah ke arah digital. Dalam reformasinya, ada lima pilar yang akan menjadi fokus dari DJP.

"Setidaknya ada lima pilar untuk tax reform ini. Dari lima pilar tadi kami detilkan menjadi sembilan inisiatif dari lima pilar. Salah satunya ialah sistem informasi dan basis data,” ujarnya.

Menurut Hantriono, dengan reformasi menuju digitalisasi ini meminimalisir adanya praktik korupsi. Sebab, antara WP dan petugas pajak tidak perlu lagi untuk bertemu secara tatap muka langsung

"Jadi jangan sampai ada korupsi sekecil apapunlah itu," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini