nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Rini Minta PLN Belajar Normalisasi Pemadaman Listrik dari Negara Lain

Selasa 20 Agustus 2019 10:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 20 320 2094171 rini-minta-pln-belajar-normalisasi-pemadaman-listrik-dari-negara-lain-xbFPqFHMCv.jpg Foto: Menteri BUMN Rini Soemarno (Okezone)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno meminta direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belajar dari negara lain soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.

"Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak pemadaman. Saya meminta direksi PLN untuk belajar dari negara lain dalam hal normalisasi pemadaman listrik. Seperti di London, blackout (gelap total) yang terjadi bisa dipulihkan paling lambat dua jam," ujar Rini.

Baca Juga: Terdampak Mati Listrik 4 Agustus, Begini Cara Cek Besaran Kompensasi PLN

Pemadaman listrik (blackout) yang dialami PLN bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris.

Namun ujar Rini, skema distribusi listrik di negara-negara tersebut menggunakan "house load system" sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka waktu dua jam.

Infografis PLN

Dengan "house load system" ini, jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja maka pemulihannya akan lebih mudah.

Baca Juga: Menagih Janji PLN soal Kompensasi Pemadaman Listrik, Simak Caranya

"Untuk itu, kami akan menggunakan house hold system di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Saya harap kejadian gangguan listrik yang terjadi menjadi pembelajaran kami semua,” ujarnya.

Rini meminta PLN menyusun "emergency scenario" untuk mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan "system crisis center".

"Penggunaan crisis center ini nantinya akan disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. PLN pun akan melakukan pengelolaan data dan informasi para pelanggan," terangnya, dikutip dari Antaranews, Selasa (30/8/2019).

PLN juga diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam membebaskan Right of Way atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Saat ini, ROW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minumum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik. “Ini yang akan menjadi concern kami bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN,” kata Rini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini