nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Diminta untuk Pertimbangkan Perpindahan Ibu Kota

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2019 14:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 20 470 2094276 pemerintah-diminta-untuk-pertimbangkan-perpindahan-ibu-kota-zuWVJf13DZ.jpg Pemindahan Ibu kota ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan wacana perpindahan Ibu Kota. Pasalnya perpindahan tersebut akan menimbulkan pemborosan uang negara.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengatakan pihaknya ingin pemerintah mempertimbangkan wacana perpindahan Ibu Kota tersebut. Sebab jangan sampai negara ini melakukan pemborosan biaya untuk kepentingan tak jelas atau pencitraan.

 Baca juga: Menko Darmin Sebut Swasta Tertarik Bangun Ibu Kota Baru

"Mudah-mudahan ini bisa dikaji pemerintah dan pemerintah dahulu-kan skala prioritas. Seperti masalah kebutuhan kepada rakyat yang utama," ujar dia pada Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurut dia, kebutuhan rakyat itu. Seperti kebutuhan pangan, di mana harga pangan dan komoditas didalam negeri ternyata jauh lebih mahal dari yang ada di luar negeri.

 Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Nama Jonggol Muncul Lagi

"Harga cabai bisa separuh dan seperempat dari kita padahal mereka bukan negara pangan. Lalu harga listrik kita sangat mahal harus jadi prioritas pemerintah. Dan air kita hanya sedikit yang dialiri PDAM di Dumai," ungkap dia.

Maka itu, lanjut dia hal itu menjadi prioritas utama sebelum pindah Ibu Kota. Dari kepulauan 160 juta menuju satu pulau penduduk 5 juta. "Jadi pasti ada interaksi ke kepulauan yang lebih kecil. Apakah transportasi udara cukup dan apalagi nantinya," jelas dia.

 Baca juga: Fakta Menarik Jokowi Izin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Nomor 3 Jadi Batu Sandungan

Kemudian tutur dia, perpindahan Ibu Kota merupakan wacana sejak lama. Seperti Presiden pertama Soekarno dan Presiden kedua Soeharto dan juga para pimpinan negara yang sebelumnya.

"Tapi kami melihat wacana sudah digulirkan hanya permasalahan anggaran mungkin waktu itu. Walaupun kondisi negara jauh lebih baik dari kondisi saat ini terutama masalah kebutuhan negara dan kondisi saat ini negara sulit untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan negara," pungkas dia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini