nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kuota Solar Jebol, BPH Migas Endus Ada Penyelewangan di 10 Kota

Rabu 21 Agustus 2019 21:33 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 21 320 2094992 kuota-solar-jebol-bph-migas-endus-ada-penyelewangan-di-10-kota-2qzELqOw1t.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menduga adanya temuan data mengenai kelebihan kuota bahan bakar minyak jenis solar di 10 kota Indonesia.

"Ada potensi over kuota sebesar 0,8 KL sampai 1,4 juta KL hingga akhir tahun,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

 Baca Juga: Iuran Dipangkas, Harga BBM Bisa Turun

Data verifikasi BPH Migas menunjukkan, realisasi volume solar sampai dengan Juli 2019 sebesar 9,04 juta kilo liter (KL) atau sebanyak 62% dari total kuota. Proyeksi dari jumlah tersebut hingga akhir tahun realisasi volume solar sebesar 15,31-15,94 juta KL.

Sedangkan menurut catatan pada nota keuangan APBN 2019 volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

 Baca Juga: Pemerintah 'Paksa' Badan Usaha Beli Solar di Pertamina

Fanshurullah menduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen. Dugaan tersebut mengarah pada penggunaan BBM bersubsidi tersebut untuk kebutuhan perkebunan dan tambang.

"Daerah yang kelebihan kuota tersebut adalah Riau Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan," katanya.

 Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Berdasarkan temuan tersebut BPH Migas telah mengeluarkan surat edaran kepada Pertamina untuk melakukan pengendalian solar, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019.

Isi pokok dalam surat edaran tersebut diantaranya terkait larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

 Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Kemudian, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang roda 4 sebanyak 30 liter per hari, roda 6 sebanyak 60 liter per hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per hari. Demikian dikutip Antaranews.

Lebih lanjut, dalam surat edaran tersebut tertuang pelarangan penggunaan solar subsidi untuk kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dan sarana transportasi air milik pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini