nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Depan Menko Luhut, BPK Beberkan Sejumlah Permasalahan Industri Kelapa Sawit

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 13:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 23 320 2095665 di-depan-menko-luhut-bpk-beberkan-sejumlah-permasalahan-industri-kelapa-sawit-VFsuOQSajq.jpg Penyimpanan sawit (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait penemuan kejanggalan di sektor industri perkebunan kelapa sawit. Beberapa kejanggalan itu menyangkut perizinan, sertifikasi hingga implementasi pengelolaan dari Kelapa Sawit.

Adapun beberapa Menteri yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Selain itu ada juga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

 Baca juga: Sawit Indonesia Kena Bea Masuk, Mendag Kirim Nota Keberatan ke Uni Eropa

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, dari hasil temuan tersebut ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Misalnya adalah belum adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dari para pengusaha sawit ini.

 Sawit

Kemudian permasalahan kedua adalah terkait plasma yang hingga saat ini belum juga dibangun. Lalu yang ketiga adalah terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan.

 Baca juga: Selain Pajak, Rusia Perketat Standar Minyak Sawit Indonesia

"Keempat, ada beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya ia budi dayakan atau usahakan. Jadi di luar izin yang diberikan pemerintah," ujarnya saat ditemui di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Selain masalah-masalah tersebut, ditemukan juga beberapa perusahaan yang melaksanakan usaha perkebunan di atas tanah yang tidak semestinya. Pasalnya, tanah yang digunakan merupakan lahan hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional.

 Baca juga: Diserang Sana-sini, Ekspor Sawit RI Hanya Naik 10%

“Kemudian ada perusahaan yang melaksanakan perkebunan diatas hutan konservasi, hutan lindung dan bahkan taman nasional. Itu adalah persoalan yang muncul. Saya terus terang tidak mau menyebut satu demi satu perusahaannya. Teman teman tau semua perusahaan perusahaan ini terdaftar di bursa,” jelasnya.

Rizal menambahkan, atas dasar itu pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut. Sehingga permasalahan sawit ini bisa segera diselesaikan.

“Saya berharap penyelesaian ini dua hal pertama tetap menjadmin kepastian peneriaan negara yang ke dua kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan sampai ada persoalan di belakang,” ucapnya.

Pembenahan masalah pengelolaan sawit ini penting dilakukan pemerintah. Pasalnya, sawit memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara yang diperkirakan melebih penerimaan dari sektor migas.

“Posisi penerimaan negara di atas migas tapi semua sekarang dari CPO,” kata Rizal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini