JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil tak kompak mengenai lokasi ibu kota baru.
Sofyan membocorkan ibu kota Indonesia akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, pernyataan ini langsung disanggah Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, hingga saat ini masih dilakukan kajian.
Baca Juga: Bantah Menteri ATR Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi: Masih Tunggu Kajian
Terkait hal itu, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, Kaltim cukup mumpuni jika menjadi ibu kota baru. Namun hal penting dalam kebijakan ibu kota pindah harus didasarkan sebuah perencanaan yang holistik dan dilaksanakan konsisten.
"Perencanaan kita selama ini biasanya parsial tidak holistik dan pelaksanaannya tidak konsisten, sehingga pada saat eksekusi sering menghadapi banyak kendala yang berujung kegagalan," ujar dia kepada Okezone, Jumat (23/8/2019).
Baca Juga: Ibu Kota Baru Indonesia, Netizen: Welcome DKI Kaltim
Menurut dia, pemilihan lokasi ibu kota baru di Kaltim tentunya sudah didasarkan kajian yang komprehensif. Dengan sudah mempertimbangkan semua aspek. Seperti bagaimana mengatasi semua kendala.
"Kelengkapan infrastruktur juga saya kira salah satu advantages atau keuntungan kenapa akhirnya Kaltim yang dipilih, sehingga pengembangannya tidak lagi terlalu berat dan memakan biaya," ungkap dia.
Namun, lanjut dia, lokasi persisnya ibu kota baru ini belum diketahui. Dirinya juga masih berharap lokasi tersebut benar-benar daerah baru agar perencanaannya bisa dari nol.
"Dan tumbuh menjadi ibu kota yang sesuai dengan zamannya," katanya.
(Feby Novalius)