8 Juta Orang Terbebani Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Tragisnya, data Susenas juga menyebutkan bahwa pengeluaran sebagai indikasi kondisi pendapatan masyarakat, pada 2018 secara umum sedang mengalami perlambatan. Untuk kelompok masyarakat hampir miskin, yaitu di desil 3 dan 4 misalnya, jika pada 2017 kenaikan pendapatannya di atas 11%, pada 2018 justru tidak sampai 10%.

Pada kedua desil tersebut, masih banyak masyarakat dengan rata-rata pengeluaran Rp500 ribu per bulan per jiwa. Jumlah pengeluaran yang terbatas ini merupakan wujud dari keterbatasan pendapatan yang diterima masyarakat. Garis kemiskinan untuk 2018 versi BPS adalah pendapatan Rp401.220 per bulan.

Dengan demikian, Herry Mengingatkan, potensi terjadinya penurunan kualitas hidup bahkan menjurus ke kemiskinan juga terjadi pada kelompok masyarakat yang saat ini ada di kelompok hampir miskin. Setidaknya dari kelompok masyarakat hingga desil 4. Karena itu, dia mengharapkan agar pemerintah tidak asal bicara seolah-olah kenaikan iuran BPJS tidak menyusahkan.

“Kampanye seperti itu menyesatkan. Jangan sekadar lihat persentase kenaikannya yang seolah kecil, tapi satu jiwa manusia yang jatuh miskin itu harus dipandang sebagai tragedi kemanusiaan,” ujarnya.

Selain itu, yang harus diperhatikan juga bahwa pada 2020 pemerintah menurunkan subsidi energi hampir Rp13 triliun. Kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. “Dan soal tarif listrik itu kan rencana kenaikannya sudah disampaikan oleh PLN,” kata Herry mengingatkan.

Beragam kenaikan ini, dari iuran BPJS hingga BBM akan menambah beban masyarakat. “Ini belum menghitung dampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok jika harga BBM naik. Tekanan masyarakat kian berat,” tandasnya.

(Feby Novalius)