Pemerintah Segera Caplok 95,9% Saham Tuban Petro

Tak hanya itu, keuntungan lain didapatkan pemerintah apabila mampu memaksimalkan Tuban Petro ini membuka lapangan pekerjaan baru. Sebanyak 14.500 orang dapat dipekerjakan dengan baik, dan sekitar 12.900 orang akan mampu membuat kontribusi pendapatan rumah tangga meningkat.

“Sekitar 39% khusus pendapatan rumah tangga. Kemudian pemerintah akan mendapatkan setoran pajak, karena PTTPI group akan dapatkan keuntungan, USD1,9 miliar ekspetasi kami dari itungan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto mengaku siap apabila pengelolaan saham dikuasai oleh pemerintah. Dengan seluruh perbaikan yang ada di dalam industri Tuban Petro diharapkan industri ini akan terus memberikan sumbangsih kepada negara.

"Kalau ingin ambil alih sudah siap dikembangkan lebih jauh dalam menjawab kebutuhan. PTTPIsudah siap," kata Sukriyanto.

Sebagai informasi, utang Tuban Petro kepada pemerintah dimulai pada 2004 silam, ketika perusahaan menerbitkan obligasi multiyears yang diserap Kemenkeu dengan pokok Rp 3,26 triliun. Hanya saja, Tuban Petro dinyatakan gagal bayar pada 2012.

Sebagai konsekuensi, kuasa saham kemudian harus berpindah kepada pemerintah. Namun, hal itu tak bisa dilakukan lantaran konversi obligasi multiyears menjadi saham tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Urgensi pengembangan industri petrokimia, juga mendesak karena Indonesia pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode tahun 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. Namun, kondisi tersebut, saat ini terbalik dimana Indonesia menjadi negara tujuan impor dari negara ASEAN dikarenakan tidak ada lagi investasi baru di sektor petrokimia.

(Fakhri Rezy)