Paripurna Terakhir, DPR Tunda Rancangan UU Pertanahan hingga Minerba
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna masa persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Ini merupakan rapat paripurna terakhir yang dilakukan oleh DPR periode 2014-2019 karena mulai besok 1 Oktober 2019 akan memasuki periode baru.
Pimpinan rapat paripurna terakhir adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo dan dihadiri oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Utut Adianto. Adapun jumlah anggota dewan yang hadir pada rapat, yaitu sebanyak 307 dari total 560 orang anggota.
Baca Juga: Hari Ini, DPR Gelar Paripurna Terakhir Periode 2014-2019
Dalam rapat tersebut, Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat Bambang Soesatyo menyampaikan, pada rapat terakhir ini DPR memutuskan untuk menunda pengesahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU). Kelima RUU tersebut yakni RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Ditundanya pengesahan ini kesimpulan dari rapat yang diselenggarakan di Badan Musyawarah (Bamus) pada tadi dengan semua fraksi. Hasilnya sepuluh fraksi menyetujui untuk menunda pengesahaan RUU tersebut dan dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya.
“Berdasarkan rapat Bamus pagi ini telah disepakati oleh seluruh fraksi memahami situasi yang terjadi dan memutuskan untuk ditunda pengesahannya dan akan dibahas pada DPR periode yang akan datang. Apakah dapat disetujui,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Baca Juga: Rapat Paripurna Penutupan Periode 2014-2019 Hanya Dihadiri 244 Anggota Dewan
Dalam kesempatan itu juga, Bamsoet memimpin doa untuk korban kerusuhan yang terjadi di Wamena. Tak hanya itu, Bamsoet juga mengirimkan doa untuk dua orang mahasiswa Universitas Halu Uleo di Kendari yang tewas dalam aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu.
