Begini Isi Laporan Pansus Pemindahan Ibu Kota yang Tak Dibacakan di Paripurna

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 30 September 2019 16:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 30 470 2111088 begini-isi-laporan-pansus-pemindahan-ibu-kota-yang-tak-dibacakan-di-paripurna-6EdzmObVgk.png Laporan Pansus Ibu Kota Pindah Tak Dibacakan (Foto: Instagram/PUPR)

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota pada hari ini menyerahkan laporan hasil kajian tentang pemindahan ibu kota yang sudah dibahas oleh pemerintah. Laporan tersebut diberikan oleh Pansus pemindahan ibu kota kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna terakhir yang diselenggarakan pada hari ini.

 Baca Juga: Kajian Pemindahan Ibu Kota oleh Bappenas Masih Mentah

Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali mengatakan, laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPR Bambang Soesatyo pada hari ini adalah terkait kajian yang sudah dilakukan antara Pansus dengan pemerintah. Menurut Zainuddin, diundangnya pemerintah adalah untuk mendengar latarbelakang dan hasil kajian mengapa harus diakkan pemindahan ibu kota.

"Surat Presiden menyampaikan bahwa lima kajian pemerintah bagaimana DPR bikin pansus itu kemudian kita bekerja undang instansi dan sektor terkait dengan itu dan kemudian kita minta penjelasan dari semua Menteri terkait," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).

 Baca Juga: Laporan Pansus Ibu Kota Pindah Tak Dibacakan, Anggota DPR Teriak-Teriak

Menurut Zainuddin, selain hasil kajian dengan pihak pemerintah, dokumen itu juga berisi tentang laporan kunjungan lapangan. Asal tahu saja beberapa waktu lalu pemerintah bersama dengan DPR-RI mengunjungi beberapa titik yang akan dijadikan ibu kota baru.

"Setelah itu kemudian kita datang ke lokasi itu," ucapnya.

 Infografis Pemindahan Ibu Kota

Selain itu, laporan itu juga berisi rincian dari kondisi Jakarta ke depan pasca tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Termasuk juga lokasi dari ibu kota baru yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ingin mengetahui bagaiaman prospek kedepannya.

"Juga kita undang Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan kalau jadi rencana itu akan seperti apa DKI Jakarta ini. Selanjutnya fraksi-fraksi memberikan pandangannya terhadap penjelasan pemerintan itu," katanya.

Sejauh ini lanjut Zainuddin, beberapa fraksi mengusulkan agar pemerintah mengkaji beberapa poin. Salah satu contohnya adalah dari sisi pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diperbesar lagi.

"Kita belum setuju dan tidak setuju. Memang ada yang keberatan itu dilakukan sekarang PKS kemudian ada yang minta diperdalam 8 fraksi kemudian Gerindra jangka panjang banyak hal yang diminta sebagai prasyarat kalau kita mau pindah itu termasuk perbandingan-perbandingan," katanya.

Nantinya lanjut Zainuddin, laporan tersebut akan disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah apakah akan dilanjutkan kajiannya atau tidak.

"Itulah yang menjadi dasar rekomendasi dari DPR yang sebentar lagi ketua DPR akan menjawab surat Presiden itu dengan dasar rekomendasi dari kita. Itu saja," ucapnya

 Infografis Pemindahan Ibu Kota

Sebagai informasi sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk tidak membacakan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) tentang hasil kajian pemindahan ibu kota dengan pemerintah. Padahal ini merupakan rapat paripurna terakhir DPR-RI periode 2014-2019.

Dalam rapat rapat paripurna Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali hanya menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR. Setelah menyerahkan, Ketua Pansus berfoto bersama dengan Pimpinan DPR kemudian kembali turun dari podium atas.

Sebenarnya, para anggota DPR yang hadir meminta agar laporan tersebut dibacakan. Terdengar sayup-sayup teriakan yang terus menggema di sepanjang rapat berlangsung.

Namun sayangnya, permintaan mereka tak membuahkan hasil. Pasalnya, Bambang memilih untuk melanjutkan menuju agenda selanjutnya.

Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat Bambang Soesatyo mengatakan, dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota DPR bersama pemerintah terus melakukan persiapan-persiapan. Misalnya dengan mengujungi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur

Bambang menambahkan, proses pemineahan ibu kota masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga para anggota DPR-RI periode baru perlu mengawasinya dan mengawal agar proses pemindahan ibu kota bsa berjalan.

“Seiring dengan terus berjalannya proses persiapan pemindahan ibu kota oleh Pemerintah, maka DPR RI Periode 2019-2024 perlu terus mengawal proses pemindahan ibu kota ini,” katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini