Lantik Eselon I, Sri Mulyani Ingin Pejabat Kemenkeu Bisa "Pancing" Investasi
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Dirinya berharap, Suminto bisa meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional dan menarik investasi.
Adapun Suminto dilantik mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Andin Hadiyanto, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.
Baca juga: Lantik 25 Eselon II Kemenkeu, Ini Pesan Sri Mulyani
Sri Mulyani menjelaskan, di tengah kondisi global yang mengalami tekanan, banyak negara yang berpotensi atau sudah mengalami pelemahan ekonomi. Oleh sebab itu, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi gejolak ekonomi global.
Maka pejabat Kemenkeu harus mampu meningkatkan perannya di level internasional. Sehingga tidak hanya sekedar mengikuti pertemuan, namun berkontribusi untuk membentuk kebijakan yang tepat di dalam negeri, bahkan bisa menggaet investasi.
"Berharap bisa memacu ekspor dan investasi di Indonesia. Membawa kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan dana investasi dari dunia internasional dan melihat peluang pasar ke berbagai negara," jelas Sri Mulyani saat pelantikan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Untuk mencapai hal tersebut, Sri Mulyani pun meminta pejabat Kemenkeu bisa saling berkoordinasi antar unit Eselon I, juga dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu dan kementerian/lemabaga terkait. Sehingga isu yang dibawa Indonesia dalam forum internasional memang mewakili kepentingan negara, bukan pendapat pribadi.
"Pandangan yang berasal dari Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan dan kepentingan yang harus disuarakan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga melantik dua pejabat di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yakni Kabul Wijayanto sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, serta Sunari sebagai Direktur Penghimpunan Dana.
Baca juga: Kemenkeu Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II
Dirinya menekankan peran penting BPDPKS untuk terus mendorong industri kelapa sawit di Indonesia semakin memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, para direktur di BPDPKS harus dapat bekerja dan menciptakan strategi perencanaan pengelolaan dana yang baik agar lebih berdampak positif bagi kalangan luas.
“Bagaimana membuat industri kelapa sawit di Indonesia dan perkebunan kelapa sawit mampu membangun reputasi yang semakin baik di dunia internasional. Mampu dilihat sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi,” ujarnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
