Pemerintah Bayar McKinsey Rp25 Miliar untuk Studi Ibu Kota Baru
JAKARTA - Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey & Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota dari kota Jakarta menuju Kalimantan. Studi ini akan membahas mengenai masalah-masalah terkait pemindahan ibukota.
Hingga saat ini, pemindahan ibu kota telah memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana rencana itu akan dibiayai dan dampak lingkungannya. Pemerintah memperkirakan akan menelan biaya USD33 miliar untuk memindahkan ibukota dan membangun kantor dan perumahan pemerintah.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta
Sementara menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi, McKinsey Indonesia akan mengambil studi awal pemerintah tentang masalah-masalah termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
“Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia," ujarnya.
Studi selama tiga bulan juga akan melihat mengenai pendanaan yang dibutuhkan secara lebih rinci. Tak hanya itu, pembahasan juga terkait dengan bagaimana ibukota baru akan terhubung dengan kota-kota terdekat di Balikpapan dan Samarinda.
Hasil tender USD1,77 juta atau sekira Rp25 miliar yang diumumkan di situs web pemerintah telah menarik 103 kandidat, termasuk kelompok yang melibatkan Roland Berger dan Boston Consulting. Sementara McKinsey menolak untuk berkomentar.
