Maka itu, lanjut dia, kementerian tersebut akan menjadi soroton oleh BPK. "Ya mereka (kementerian) itu dianggap sebagai kementerian yang memiliki resiko lebih tinggi," pungkas dia.
Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp131,2 triliun. Anggaran pertahanan lebih tinggi dari angaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya Rp120,2 triliun.
(Feby Novalius)