Penyerahan LHP dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
1 April 2021Fokus pemeriksaan antara lain terkait dengan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi COVID
31 Maret 2021BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Kinerja Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan Tahun 2018.
30 Maret 2021Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun 2020 kepada BPK.
29 Maret 2021Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan beberapa risiko bagi kementerian lembaga K L dalam menyusun laporan keuangan.
Kamis 04 Februari 2021 13:12 WIBBadan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap adanya celah korupsi dalam anggaran penanganan virus Covid-19.
11 Januari 2021Pancemi covid-19 mempengaruhi lima target dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs .
11 Januari 2021Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memastikan pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas penanganan Covid-19.
11 Januari 2021Badan Pemerika Keuangan BPK melakukan pemeriksaan sebanyak 230 entitas.
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK tengah melakukan proses investigasi terhadap PT Asabri Persero
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I-2020.
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I tahun 2020.
29 Desember 2020Presiden Joko Widodo Jokowi hari ini menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK .
11 November 2020Badan Pemeriksa Keuangan RI BPK mengungkap 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun.
9 November 2020Kementerian Keuangan memberikan catatan mengenai pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian WDP .
22 September 2020BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan adanya potensi masalah dalam penyaluran jaring pengaman sosial bansos .
8 September 2020Untuk mengatasi dampak dari adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.
8 September 2020BPK dan Presiden RI membahas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19
8 September 2020Pada hasil pemeriksaan itu, BPK memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah
14 Agustus 2020Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK.
24 Juli 2020Laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
24 Juli 2020Mayoritas daerah dinyatakan belum mandiri dalam hal kemandirian fiskal
19 Juli 2020Indeks kemandirian fiskal merupakan indikator sukses atau tidaknya sebuah kebijakan otonomi daerah.
16 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat ada 5 provinsi yang mempunyai kapasitas fiskal terbesar di Indonesia.
16 Juli 2020Otonomi daerah yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun ternyata belum menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah.
16 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2019.
14 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyebut, pandemi covid-19 akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020.
14 Juli 2020Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah menemukan 13 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2019.
14 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP .
14 Juli 2020Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP
14 Juli 2020