Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap adanya celah korupsi dalam anggaran penanganan virus Covid-19.
11 Januari 2021Pancemi covid-19 mempengaruhi lima target dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs .
11 Januari 2021Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memastikan pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas penanganan Covid-19.
11 Januari 2021Badan Pemerika Keuangan BPK melakukan pemeriksaan sebanyak 230 entitas.
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK tengah melakukan proses investigasi terhadap PT Asabri Persero
29 Desember 2020BPK segera mengungumkan hasil audit pemeriksaan program bantuan sosial bansos yang digelontorkan pemerintah
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I-2020.
29 Desember 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I tahun 2020.
29 Desember 2020Presiden Joko Widodo Jokowi hari ini menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK .
11 November 2020Badan Pemeriksa Keuangan RI BPK mengungkap 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun.
9 November 2020BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan adanya potensi masalah dalam penyaluran jaring pengaman sosial bansos .
8 September 2020Untuk mengatasi dampak dari adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.
8 September 2020BPK dan Presiden RI membahas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19
8 September 2020Pada hasil pemeriksaan itu, BPK memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah
14 Agustus 2020Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK.
24 Juli 2020Laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
24 Juli 2020Selain itu, ditemukan juga masalah saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik, tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban
20 Juli 2020Mayoritas daerah dinyatakan belum mandiri dalam hal kemandirian fiskal
19 Juli 2020Indeks kemandirian fiskal merupakan indikator sukses atau tidaknya sebuah kebijakan otonomi daerah.
16 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat ada 5 provinsi yang mempunyai kapasitas fiskal terbesar di Indonesia.
16 Juli 2020Otonomi daerah yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun ternyata belum menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah.
16 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyebut, pandemi covid-19 akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020.
14 Juli 2020Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah menemukan 13 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2019.
14 Juli 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP .
14 Juli 2020Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP
14 Juli 2020Besarnya anggaran penanganan virus corona hingga Rp695,1 triliun dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat DPR
23 Juni 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah.
18 Mei 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyoroti pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK kepada perbankan.
12 Mei 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK meminta kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola uang negara untuk penanganan virus corona ini.
12 Mei 2020Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkati Dana Bagi Hasil DBH ke Pemrov DKI.
11 Mei 2020