Share

8 Fakta Menarik Tjahjo Kumolo, Menpan-RB yang Langsung Pangkas Jabatan Eselon

Adhyasta Dirgantara, Okezone · Senin 28 Oktober 2019 07:10 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 26 320 2122042 8-fakta-menarik-tjahjo-kumolo-menpan-rb-yang-langsung-pangkas-jabatan-eselon-CmKfNcLAsY.jpg Sertijab Menpan-RB (Foto: Okezone.com/Fira)

JAKARTA - Pengenalan para Menteri Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Dengan demikian, Tjahjo Kumolo akan melanjutkan program yang sebelumnya ada dengan baik saat dipimpin oleh Menteri Syafruddin yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut.

"Secara prinsip kami akan melanjutkan beberapa program-program yag sudah dilaksanakan dengan baik selama Menpan-RB dipimpin oleh pak Syafruddin," ujar Tjahjo dalam acara Sertijab di kantor PANRB.

 Baca Juga: Jadi Menpan-RB, Tjahjo Kumolo Segera Pangkas Jabatan Eselon III-IV

Bahkan, dalam proses pengenalan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi berpesan kepada Menteri Tjahjo agar dapat mengawal birokrasi pemerintahan jadi lebih cepat.

“Juga membangun core government IT system,” ujar Presiden Jokowi saat memperkenalkan Kabinetnya, Jakarta.

Tidak hanya itu, Menteri Tjahjo juga akan langsung memangkas jabatan eselon menjadi hanya eselon II saja.

 Baca Juga: Tjahjo Kumolo, Putra Pejuang Kemerdekaan yang Memimpin Reformasi Birokrasi

Berikut beberapa fakta seputar Tjaho yang diutus menjadi Menpan-RB dan langsung beraksi untuk memangkas jabatan eselon seperti dirangkum Okezone, Senin (28/10/2019),

 

1. Memangkas Jabatan Eselon

Tjahjo mengaku akan melaksanakan juga rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas birokrasi, seperti yang telah dikatakan dalam Pidato Pelantikan Presiden periode 2019-2024. Dia menilai hal itu adalah salah satu cara untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang lebih nyata.

"Kemudian ke depan bagaimana poin-poin pidato Presiden pada saat dilantik salah satu adalah bagaimana untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang lebih nyata, yang lebih konkret itu yang menjadi target sesama KemenpanRB yang tidak sendirian nanti akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait termasuk perguruan tinggi, termasuk instansi yang terkait," katanya.

 Momentum Pelantikan Kabinet Indonesia Maju [2]

Follow Berita Okezone di Google News

2. Ada 440.000 PNS yang Kena Pangkas

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyambut positif wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas jabatan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi eselon II. Karena hal tersebut bisa memberikan efisiensi pada birokrasi secara keseluruhan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, saat ini saja jabatan PNS di pemerintahan sampai pada tingkat eselon V. Adapun jumlah pejabat dari eselon III, IV dan V mencapai 440.000 orang.

“Kalau jumlah eselon III, IV, V di seluruh Indonesia ada sekitar 440.000. Ada beberapa instaansi yang masih punya eselon V loh,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

3. Masih Ada Eselon V

 

Menurut Ridwan, memang masih ada beberapa intansi yang memiliki pejabat eselon V. Misalnya kepala bagian tata usaha di Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Pratama (SMP).

Memang menurut Ridwan, jam eselon V di SMP ataupun SMA masih diperlukan untuk tanda tangan sebagai penanggung jawab pencairan gaji pegawai. Karena tanpa Kabag TU, maka gaji pegawai tidak mungkin bisa dicairkan kepada guru-guru.

“Di mana ya yang teknis instansi daerah TU SMP-SMA masih ada eselon V karena dia harus tanda tangan gaji sebagainya mungkin jumlahnya enggak banyak tidak bisa dong guru menandatangani gaji atau guru yang lain enggak mungkin. Tapi yang tidak melayani publik langsung kemungkinan masih bisa,” jelasnya.

 Presiden Lantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju

4. Tidak Bisa Diterapkan di Semua Instansi

Ridwan mengatakan pemangkasan ini bisa dilakukan khusus kementerian dan lembaga non pelayanan. Sebab menurutnya, khusus instansi yang sifatnya sebagai pelayan masih sangat sulit dihilangkan.

“Tapi untuk kementerian/lembaga yang sifatnya tidak melayani publik langsung itu mungkin bisa diterapkan,” ujarnya saat dihubungi Okezone

Menurut Ridwan alasan mengapa lembaga pelayanan sulit dihilangkan adalah karena masih membutuhkan tanda tangan pejabat setingkat eselon III atau IV maupun V. Salah satu contohnya adalah pejabat desa ataupun kelurahan.

“Kalau yang agak ada tantangan itu yang pelayanan publik contohnya misalnya desa atau kelurahan,” ucapnya.

5. Diminta Langsung untuk Memangkas Jabatan Eselon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lima tahun ke depan dilakukan penyederhanaan pada jabatan birokrasi secara besar-besaran. Hal ini ditegaskannya dalam saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.

"Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan salah satunya keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran," ujar Jokowi dalam Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, di Sidang MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," lanjutnya.

 Presiden Lantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju

6. Bahagia Dipilih Jadi Menpan-RB

Tjahjo mengaku merasa bahagia ditugaskan oleh Presiden untuk kembali menduduki kursi menteri. Dia menilai tugas ini adalah tugas yang sangat mulia.

"Saya diamanahkan oleh Presiden untuk ini, bagi saya ini adalah tugas yang mulia, saya tidak ada beban dan saya juga tidak mencari sesuatu di sini," ujar Tjahjo.

7. Melanjutkan Tugas-Tugas

Selain itu, ia juga mengatakan akan melanjutkan tugas-tugas Menteri lama untuk mengembangkan dan meningkatkan inovasi-inovasi yang ada.

"Selanjutnya, saya akan melanjutkan bagaimana untuk mengembangkan secara terus menerus inovasi-inovasi yang ada, kementerian lembaga yg sudah dirintis oleh pak syafruddin akan terus kita tingkatkan," imbuhnya.

8. Si Putra Pejuang

Tjahjo adalah putra dari Bambang Soebandiono, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Meski lahir di Surakarta, Tjahjo banyak menghabiskan waktu sekolahnya di Semarang, sejak sekolah dasar hingga kuliah. Ia lulus dari Universitas Diponegoro sebagai Sarjana Hukum. Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 mengawali karier politiknya setelah lulus kuliah pada usia 28 tahun.

1
4
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini