Menko Airlangga Ajak BPK Tuntas Desa Siluman
JAKARTA - Pemberantasan desa fiktif membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak Menko akan memeriksa data penyaluran dana ke desa siluman berdasarkan audit BPK.
“Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya,” ungkap Airlangga.
Namun, Airlangga tidak memberi tahu kapan pemanggilan BPK dilakukan. “Nanti dijadwalkan,” tukasnya.
Berita mengenai desa palsu sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang diperkirakan itu fiktif, ketemu, tangkap!” kata Jokowi di JI-Expo Kamayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2019.
Pada 2015 dana desa mulai dicairkan dari APBN sebesar Rp20,8 triliun, Rp46,9 triliun tahun selanjutnya, 2017 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp60 triliun. Pada tahun 2019 ini, realisasi hingga September 2019 sebesar Rp44 triliun. Kemudian rencana anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun.
Baca Selengkapnya: Usut Kasus Desa Siluman, Menko Airlangga Libatkan BPK
(Fakhri Rezy)
