Menteri Sofyan: Pembuatan Sertifikat Tanah Sulit karena Kurang Juru Ukur
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil membeberkan alasan lamanya mengurus sertifikat tanah yang dirasakan masyarakat pada zaman dulu.
Menurutnya, sebelum Joko Widodo (Jokowi), menjabat sebagai Presiden RI, pengurusan sertifikat tanah sangat sulit sekali. Contohnya apabila ada orang yang mengajukan sertifikat tanah itu, pasti akan akan dikerjakan seminggu atau sebulan setelah pengajuan tersebut.
Baca Juga: Jokowi Optimistis Sertifikat Tanah Seluruh Indonesia Selesai pada 2025
"Kenapa dulu ngurus sertifikat tanah lama sekali. Karena kita kekurangan juru ukur tanah. Maka itu, saat saya menjabat Menteri ATR saya menambah juru ukur tersebut," ujar dia di acara HKTI Ancol Jakarta, Sabtu (9/11/2019).
Dia menjelaskan bahwa, saat ini juru ukur sudah ada 11 ribu. Dan 11 ribu tersebut sebagiannya dari juru ukur swasta yang sudah memiliki sertifikat.
"Saat ini juga sudah ada teknologi yang modern. Jadi bisa memudahkan untuk membuat sertifikat tanah kepada masyarakat," ungkap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR) yang lambat dalam sertifikasi lahan. Bahkan jika setiap tahun hanya 500.000 bidang disertifikat, butuh 160 tahun menyertifikatkan 126 juta bidang tanah di Indonesia.
Menyikapi teguran Presiden tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, sekarang pihaknya sudah melakukan pemetaan tanah dengan membuka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
