6 Fakta di Balik Pendaftaran CPNS Banyak Keluhan
JAKARTA - Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah resmi dibuka hari ini. Hal ini menyusul ditandatanganinya surat pengumuman pendaftaran CPNS 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Seleksi CPNS, 2 Instansi Ini Paling Banjir Keluhan
Dengan demikian, persiapan matang harus disajikan oleh pihak penyelenggara. Pada rekrutmen kali ini, Menteri Tjahjo mengumumkan bahwa akan dibuka pada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah (menjadi 461 pemda setelah pemda Bangli mengundurkan diri). Adapun total jumlah alokasi formasi sebanyak 37.425 untuk instansi pemerintah pusat dan 114.861 untuk instansi pemerintah daerah.
Namun, pada pelaksanaan CPNS tahun lalu, terdapat banyak keluhan, mulai dari persyaratan hingga jadwal yang molor. Untuk itu Ombudsman, beserta Kemenpan RB dan Kemendikbud berusaha membenahi beberapa kesalahan yang terjadi pada perekrutan CPNS tahun 2018.
Baca Juga: Ombudsman soal Seleksi CPNS 2019, Jika Tak Siap Batalkan Saja
Selain itu, Laode juga memaparkan beberapa masalah umum yang menjadi hasil pantauan tim Ombudsman pada pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. "Banyak dikeluhkan tahun lalu adalah persyaratan-persyaratan itu, sering kali persyaratan itu menjebak, bahkan menghilangkan hak mereka," ucap Laode.
Dirangkum dari Okezone, Senin (11/11/2019), berikut beberapa fakta menarik soal pihak penyelenggara yang harus belajar dari kesalahan pelaksanaan CPNS tahun lalu.
1. Pelaksanaan CPNS Kemenkumham dan Jakarta Paling Banyak Dapat Pengaduan
Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan bahwa tahun lalu terdapat instansi yang paling banyak pengaduan, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan instansi daerah yaitu DKI Jakarta.
"Kementerian yang teradu paling banyak Kemenkumham tahun lalu, ada datanya di kami, dan saya kira kalau daerah yang paling banyak DKI Jakarta," ujar Laode.
2. Bahkan Rumpun Keilmuan Juga Mendapat Kritik
Dirinya juga memaparkan masalah rumpun keilmuan yang menjadi salah satu masalah umum pada perekrutan tahun lalu dan harus dibenahi pada penerimaan CPNS 2019 dan hal ini juga menjadi alasan mengapa peran Kemendikbud sangat berpengaruh.
"Kalau rumpun keilmuan, itu cukup banyak juga yang mengadukan, administrasi negara, itu sebenarnya administrasi publik tapi beda nama saja beda nomenklatur dalam artian nama jurusan itu yang digunakan sudah tidak dianggap memiliki syarat dan itu yang merugikan," imbuhnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi juga menyampaikan beberapa hal soal rumpun keilmuan yang terdapat dalam penerimaan CPNS tahun ini agar dapat seimbang dan kompak menyatukan tafsiran dengan beberapa universitas agar tidak membuat interpretasi masing-masing.
"Rumpun keilmuan yang menjadi evaluasi dari Ombudsman agar dapat koordinasi, kami akan segera mengundang beberapa Perguruan Tinggi untuk menyepakati rumpun keilmuan untuk membantu para panitia reviewer di instansi yang menerima CPNS, agar tidak membuat interpretasi sendiri sendiri," tutur Didik.
3. Persyaratan yang Terlalu Membingungkan
Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan, terdapat beberapa masalah umum yang menjadi hasil pantauan tim Ombudsman tahun lalu, di antaranya persyaratan yang membingungkan, persyaratan akreditasi, permasalahan pengiriman berkas dan para pelamar yang tidak mencetak kartu ujian.
"Persyaratan yang membingungkan, misalnya seperti rumpun ilmu yang menjadi multi tafsir, lalu persoalan akreditasi yang menimbulkan diskriminatif, lalu ada permasalahan pengiriman berkas dan minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh tiap-tiap instansi," jelas Laode Ida dalam acara konferensi pers Ombudsman, Jakarta.
4. Ketersediaan Help Desk Perlu Diperhatikan
Selanjutnya, Laode juga menyatakan kalau ketersediaan help desk diperlukan dalam CPNS 2019. Tidak hanya ketersediaannya, namun juga efektivitas dari help desk tersebut.
"Penting bagi seluruh instansi yang membuka formasinya untuk memastikan ketersediaan help desk pengaduan khusus CPNS dan efektivitas fungsinya," sebut Laode.
Laode melanjutkan bahwa help desk jangan dibuat hanya formalitas, tetapi harus difungsikan dan dikelola secara profesional serta dirasakan oleh masyarakat.
"Dipastikan terlebih dahulu kesiapan dari help desk setiap instansi yang membuka formasi," tambahnya.
5. Diminta untuk Batalkan Formasi Jika Masih Tidak Belajar
Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan rekrutmen CPNS telah dimulai. Maka dari itu, penyelenggara harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tahun sebelumnya. Jika masih belum juga, Laode mengatakan perekrutmen CPNS lebih baik dibatalkan jika masih belum siap, contohnya adalah help desk.
"Jika diketahui bahwa help desk tidak siap, maka batalkan saja formasinya," kata Laode tegas.
6. Jadwal yang Molor Tahun Lalu
Pada pelaksanaan CPNS tahun lalu, jadwal yang molor terjadi di Kota Malang. Salah seorang peserta bernama Handayani mengatakan sudah sejak kemarin tiba di Kota Malang guna mempersiapkan tes CPNS.
"Sudah tiba di Malang sejak kemarin. Untuk lebih mematangkan dan tidak tergesa - gesa. Cuma tesnya molor ternyata baru kebagian jadwal siang," ujar perempuan asal Blitar ini.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
