Susi Pudjiastuti hingga Ignasius Jonan Masuk Bursa Bos BUMN, Ini Faktanya!
JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara soal kabar soal bursa bos BUMN yang melibatkan nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang disinyalir masuk jajaran Direksi dan Komisaris BUMN.
Sejak Erick merombak pejabat Kementerian BUMN, muncul nama-nama Mantan Menteri dan Wakil Menteri yang akan mengisi jabatan di perusahaan BUMN. Salah satu contohnya adalah Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Baca Juga: Erick Thohir Bereskan Bisnis Sampingan BUMN, Bos RNI: Itu Kalau Tak Ada Manfaatnya
Jonan diisukan akan masuk ke dalam jajaran Komisaris dari PT Garuda Indonesia (Persero). Nama lainnya adalah Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang akan masuk ke dalam jajaran Komisaris Perum Perindo. Tapi ada juga yang mengusulkan Susi menjadi Dirut Garuda Indonesia karena pengalaman Susi Pudjiastuti mengelola Susi Air.
Di bawah ini Okezone telah merangkum beberapa fakta tentang Erick Thohir dan bursa calon bos BUMN:
1. Belum Diproses Tim Penilai Akhir (TPA)
Menurut Erick, nama Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan saat ini belum ada di proses Tim Penilai Akhir (TPA) dalam menentukan posisi mereka di BUMN.
"Belum ada di proses TPA, jadi saya tidak bisa berkomentar," kata Erick seperti dilansir Setkab, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
2. Miliki Kapabilitas dan Integritas yang Cukup
Di tempat yang berbeda, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menerima seluruh masukan dari publik untuk mengisi posisi Dirut Garuda. Terutama jika sosok yang diajukan memiliki kapabilitas dan integritas yang cukup untuk mengisi posisi ini.
Hanya saja nantinya nama-nama yang diajukan ini tetap saja akan melalui seleksi dari Tim Penilai Akhir (TPA) tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi bos Garuda Indonesia.
3. Garuda Segera Gelar RUPS
Menurut penyataan Arya, saat ini pemerintah baru menyerahkan surat pengajuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rencananya RUPSLB ini akan berlangsung 45 hari sejak hari Senin lalu. Artinya, RUPSLB akan berlangsung pada 22 Januari 2020.
"Nama belum ada tapi pengajuan RUPSLB sudah diajukan," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
