nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi IV Tolak Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster

Mulyana, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2019 16:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 17 320 2143018 komisi-iv-tolak-edhy-prabowo-ekspor-benih-lobster-kLDqNIuQG7.jpg Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Mulyana)

PURWAKARTA - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang akan mengkaji untuk ekspor benih lobster menuai kontroversi. Pasalnya, di era menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti, hal tersebut justru dilarang karena merugikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menolak rencana tersebut. Mantan Bupati Purwakarta itu pun menyayangkan kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.

Baca Juga: Bakal Buka Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Siapkan Infrastruktur Pembesaran

"Kami, tidak setuju dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka kran ekspor benih atau baby lobster ke Vietnam. Sebab ekspor yang sempat dilarang itu, malah akan merugikan negara kita," ujar Dedi kepada Okezone, Selasa, Jakarta (17/12/2019).

Dedi tak menampik, jika ekspor memang ada keuntungan ekonominya. Tetapi, sifatnya hanya jangka pendek. Sebab setelah dibudidayakan oleh negara lain, lobster akan kembali re-ekspor ke Indonesia dengan nilai jual lebih tinggi.

 Teluk Bumbang Lombok Penghasil Utama Lobster Kelas Dunia

Bahkan, jika tak dicegah sejak dini, Indonesia nanti jadi pengimpor lobster dari Vietnam. Sebab, kemungkinan besar Vietnam melakukan rekayasa genetika agar menghasilkan lobster kualitas unggul.

Baca Juga: Fakta Edhy Prabowo Jadi Menteri KKP, Bukan Ahli Perikanan hingga Siap Mundur

Menurut Dedi, benih yang dijual nantinya akan dihargai murah. Sementara, setelah dibudidayakan dan dikembangkan lobster akan dijual ke Indonesia dengan sangat mahal. Hal itu akan sangat merugikan.

Jadi, pihaknya mengajak untuk menyangi benih lobster ini. Seperti, menyayangi anak sendiri. Apapun yang namanya eksploitasi anak adalah perbuatan buruk. Termasuk pada benih lobster.

Soal alasan KKP untuk menurunkan nilai jual ekspor ilegal, hal itu dirasa Dedi tak masuk akal. Justru, para penyelundup seharusnya diberi tindakan tegas dan ditangkap dengan melibatkan seluruh unsur kemaritiman mulai KKP, TNI AL, polisi air, Bea Cukai hingga masyarakat.

"Terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berperan untuk melacak transaksi ilegal dari penjualan lobster ini. Itu kan pasti terdeteksi siapa pelaku penyelundupannya," ujar politis Partai Golkar ini.

Pihaknya ingib, seluruh elemen untuk bersama-sama melindungi aset milik bangsa. Termasuk yang ada di lautan. Ia berharap kedepan pemerintah memikirkan kebijakan untuk jangka panjang dan tidak sekadar keuntungan jangka pendek semata.

"Intinya, jangan tergiur keuntungan sesaat," jelas Dedi.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini