nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Terkini Pemangkasan Eselon III dan IV, Simak Tahapannya!

Maylisda Frisca Elenor Solagracia, Jurnalis · Senin 06 Januari 2020 06:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 05 320 2149458 fakta-terkini-pemangkasan-eselon-iii-dan-iv-simak-tahapannya-9DBZnSNKfa.jpg Ilutsrasi: PNS (Foto: Setkab)

JAKARTA - Pemerintah memangkas Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV). Nantinya, kedua eselon tersebut digabung menjadi Jabatan Fungsional (JF).

Pemangkasan ini dilakukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi.

Berikut ini fakta terkini pemangkasan eselon 3 dan 4 yang dirangkum oleh Okezone pada Senin (6/1/2020):

Baca Juga: Hasil Verifikasi Masa Sanggah CPNS 2019 Sudah Diumumkan

1. Pemangkasan Eselon III dan IV ini Salah Satu dari 5 Program Prioritas Kabinet Indonesia Maju

Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu fokus dari lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju. Penyederhanaan birokrasi ini pun dibahas dalam rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Nantinya, penyederhanaan birokrasi akan menjadi dua level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi.

PNS

2. Pemangkasan ini Dilakukan untuk Menyederhanakan Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari mandat Presiden untuk penyederhanaan birokrasi, dirinya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Walikota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah.

Langkah strategis tersebut, lanjut Tjahjo, dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Baca Juga: Ini 3 Tahapan Pemangkasan Eselon III dan IV

3. Terdapat 3 Tahapan dalam Menyederhanakan Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengemukakan, dalam roadmap penyederhanaan birokrasi akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Jangka pendek mencakup: Mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB, identifikasi dan kajian instansi Pemerintah, pemetaan jabatan, serta penyusunan kebijakan,” kata Tjahjo dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (27/12/2019).

Adapun jangka menengah, menurut Menteri PANRB, mencakup penyelarasan kebijakan jabatan fungsional (JF) untuk penilaian kinerja JF, penyesuaian kebijakan JF dan kurikulum pelatihan kepemimpinan LAN (Lembaga Administrasi Negara), serta implementasi pengangkatan/perpindahan jabatan administrasi ke fungsional di instansi Pemerintah.

Sedangkan tahap jangka panjang dilaksanakan dengan penerapan Birokrasi Smart Office melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (e-Government) secara nasional serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Baca Juga: Ini 3 Tahapan Pemangkasan Eselon III dan IV

4. Penyederhanaan Birokrasi ini Sesuai Dengan Mandat Presiden

Sementara Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam pemaparannya menyampaikan, penyederhanaan birokrasi sebagai mandat Presiden yang merupakan executive order yang suka tidak suka harus dilaksanakan.

“Pemangkasan akan mengakibatkan perampingan dalam organisasi, tetapi tidak hanya ramping saja tetapi harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diemban," ujar Bima dilansir dari Laman Sekretariat Kabinet, Jumat (27/12/2019).

PNS

5. Penyederhanaan ini Menjadikan Birokrasi yang Dinamis

Bima menjelaskan, dalam komposisi jabatan, PNS seluruh Indonesia terdiri dari 11 % pejabat struktural, 52% pejabat fungsional serta 37% lainnya merupakan pelaksana.

“Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN,” tegasnya.(kmj)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini