Kurangi Impor LPG, Pemerintah Dorong Gasifikasi Batubara Jadi Kebijakan Strategis
JAKARTA - Program gasifikasi batubara atau coal to Dimethyl Ether (DME) akan terus didorong oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan nilai tambah batubara. Bahkan, program DME ini telah dimasukan sebagai prioritas utama investasi minerba dalam lima tahun ke depan guna menggenjot multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Baca Juga: Harga Acuan Batu bara Naik Tipis Jadi USD66,3 per Ton
“Program DME ini bisa meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG),” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dilansir dari laman Setkab, Minggu (2/2/2020).
Terhitung hingga tiga tahun ke depan, jelas Arifin, Pemerintah tengah menyiapkan kajian finansial, teknis dan non-teknis, pedoman pemanfaatan serta regulasi pengusahaan gasifikasi batubara.
“Kami memfokuskan pada pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama,” tegasnya.
Saat ini, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
