Wamen PUPR Cek Progres Pembangunan dan Perbaikan Bangunan Pascarusuh di Wamena
WAMENA - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo meninjau proses pemulihan Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pasca-kerusuhan beberapa waktu lalu.
Dirinya didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Cornelis Sagrim dan Kasatker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya) Togap Hariyanto Manik. Wetipo meninjau beberapa titik pembangunan yang sebelumnya hangus terbakar saat kerusuhan terjadi pada 23 September 2019.
Salah satunya Pasar Wouma di Jalan Pikhe dan STISIP Yapis. Progres pembangunan ulang bangunan-bangunan yang rusak dan dibakar, baru berjalan selama 2 minggu dan dikerjakan oleh para pengusaha lokal.
Baca Juga: Alokasikan Rp6,5 Triliun, Menteri PU Rehabilitasi 1.858 Sekolah dan Madrasah
Wetipo meminta semua pihak untuk saling membantu agar proses pemukilan Wamena bisa berlangsung cepat. Salah satunya masalah penampungan puing-puing pasca kerusuhan yang hingga kini belum dapat tertangani.
'Tidak mungkin ada puing lalu masukan bahan bangunan. Kita harapkan ini cepat selesai, tadi kita minta bantuan teman-teman Gapensi untuk mencari lokasi guna menampung puing-puing kendaraan dan bangunan," kata John Wempi Wetipo, di Wamena, Ibukota kabupaten Jayawijaya, Jum'at, (7/2/2020).
Dirinya pun meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk membantu mencarikan solusi agar proses pembangunan bisa dikerjakan. "Saya berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, mari kita bersinergi karena kita mau pulihkan ekonomi secara bersama-sama, supaya kita kembalikan Wamena seperti yang dulu," kata Wetipo.
Baca Juga: Jumlah Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah, Totalnya Jadi 21 Orang
Sementara itu mengenai masalah permodalan yang menjadi kendala para pengusaha lokal, Wetipo mengaku masih mencarikan solusi terbaik. Menurut dia, pengusaha akan dimudahkan untuk mendapat bahan bangunan.
"Pembangunan 403 Ruko ini kan dibagi dalam 4 kontrak besar, nah kita sudah sampaikan 4 kontrak besar ini memfasilitasi pengusaha lokal untuk mendapat bahan bangunan. Bahannya itu disiapkan oleh beberapa pihak tanpa mereka bayar dulu bisa ambil, nanti setelah dananya cair baru mereka bayar bahan bangunannya. Mungkin yang mereka keluhkan adalah terkait dengan bahan lokal seperti pasir, batu, mungkin begitu," tutur Wetipo.
Sedangkan untuk proses pembangunan, Wetipo menyebut dari 403 Ruko yang akan dibangun ulang, sudah 10 unit yang selesai dibangun. Pola pembayaran yang diterapkan untuk pembangunan Ruko dilakukan secara bertahap setiap 10 Ruko selesai dibangun.
"10 Ruko selesai lalu bayar, kemudian 10 Ruko lagi selesai lalu bayar lagi, supaya tidak bertumpuk dan mengurangi beban teman-teman," kata dia.
