nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kapan Skema Pensiun Baru Berlaku? Kepala BKN: Tunggu PP Keluar

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2020 14:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 25 320 2173804 kapan-skema-pensiun-baru-berlaku-kepala-bkn-tunggu-pp-keluar-HxcUofarKI.jpg Pensiunan (Okezone)

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa saja mendapatkan uang pensiun sebesar Rp1 miliar. Asalkan skema pensiun dari PNS berubah dari Pay as you go menjadi Fully Funded.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, perubahan skema pensiun ini masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini skema pensiunan PNS ini masih dalam tahap kajian.

 Baca juga; Fakta Bingungnya Sri Mulyani soal Pemda Tidak Bayar Pensiun Pegawai

"Nunggu Peraturan Pemerintah dulu. Kalau itu jadi beres lah," ujarnya kepada Okezone, Selasa (25/2/2020).

Menurut Bima, saat ini sistem pensiunan PNS yang berlaku adalah pay as you go. Skema ini adalah setiap bulan pemerintah membayarkan iuran bulanannya.

 Baca juga: Dibutuhkan Regulasi Khusus Atur Pengelolaan Dana Pensiun

"Pensiun sekarang itu sistemnya pay as you go. Pay as you go itu kamu iuran untuk tunjangan hari tuanya. Yang bayar bulanannya pemerintah. Kalau seperti itu maka pada saat titik akan jenuh sehingga pemerintah harus talangin banyak sekali uang pensiun yang enggak mungkin lagi diteruskan," kata Bima

Sedangkan dengan skema fully funded ini, para PNS mengiur sendiri uang pensiunnya sesuai keinginan masing-masing. Jika ingin mendapatkan uang pensiun sebesar Rp1 miliar, maka iuran yang harus dibayarkan tiap bulan harus lebih besar

 Baca juga: Aura Bahagia saat Pengambilan Sumpah PNS, Ini Pesan Kepala BKN

"Saya misalnya pengen dapat 1 miliar ya bisa dong. Itu sistemnya memungkinkan. Kan Dirut Taspen juga bilang yang mungkin saja. Kenapa enggak mungkin, tapi iuran pensiunnya yang harus di perbesar," ucapnya.

Menurut Bima, meskipun para pegawai mengiur sendiri, bukan berarti pemerintah juga tidak membayarkan uang pensiun. Karena pemerintah juga akan tetap membayar iuran pegawai lewat BPJS Ketenagakerjaan.

"Uangnya dibayarkan pemerintah juga bayarin iuran pemberi kerjanya BPJS gitu. Nah uang itu dikelola untuk membayar pensiun. Kalau seperti itu berapa yang diterima tergantung iurannya," kata Bima.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini