Virus Korona, Pengusaha Berharap Secepatnya Pulih
JAKARTA - Imbas penyebaran virus korona membuat pariwisata di Bali tertekan. Pendapatan pengusaha pun turun. Komang Suaryasa, pengelola usaha lainnya, terpaksa memotong gaji pegawai yang kebanyakan bekerja dalam skema paruh waktu.
"Kami hanya bisa mengupah karyawan setengah gaji. Itu pun kami kurangi," katanya seperti dilansir BBC Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Baca Juga: Tingkat Hunian Hotel Turun 70%, Pengusaha Diminta Tak Lakukan PHK
Suaryasa berusaha optimistis jika kondisi ini tidak akan berlangsung lama.
"Saya berharap secepatnya (pulih). Apalagi kami di Bali sudah membuat persembahan khusus untuk menolak bala," kata Suaryasa.
Baca Juga: Imbas Virus Korona, Kunjungan Turis ke Bali Turun 33%
Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Elly Hutabarat mengapresiasi stimulus pemerintah yang bertujuan menggerakkan perjalanan domestik. Namun, ia katakan langkah itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
"Berat sekali (dampak dari virus corona), kita nggak bisa tertolong dari itu aja, tapi itu suatu hal yang kita hargai," kata Elly.
Selain penerbangan dan hotel, Elly sebut bahwa biro perjalanan juga terpukul.
Dia menjelaskan, berbagai sektor tengah mengambil langkah dengan tujuan untuk menghemat. Di antaranya adalah memberikan cuti tanpa dibayar bagi karyawan.
"Dampaknya itu adalah orang itu unpaid leave, ada seminggu maupun dua minggu dari sebulan itu, mulai mengurangi karyawan. Kalau nggak ada yang masuk (wisatawan) bagaimana?" ujarnya.
Elly meminta agar pemerintah mempertimbangkan subsidi lainnya juga, seperti untuk pajak maupun biaya listrik.
"Kita membantu yang ada ini, existing hotel, maupun travel agent, dengan stimulus. Mungkin subsidi-subsidi sementara, sampai bertahan sampai virus ini hilang," kata Elly.
"Kita kan nggak tahu sampai kapan nih, mudah-mudahan summer (pertengahan tahun) ini sudah selesai. Kalau misalnya (subsidi) bisa bertahan sampai April atau Mei itu bagus sekali. Jadi pemerintah yang kita minta tolong itu, pajaknya, tarif listrik, sementara dikurangi lah," tambahnya.
Elly mengatakan dampak paling gawat dirasakan oleh industri pariwisata sejak awal Februari, bagi wisatawan yang datang maupun penjualan perjalanan ke luar negeri.
"Semua daerah tujuan wisata terkena dampaknya, diantaranya untuk inbound yang paling parah Bali, Yogyakarta, Jakarta, Belitung, Manado," ujar Elly.
"Apalagi ke Manado, Belitung atau Bali, yang jumlah wisatawan China itu nomor satu. Itu dampaknya sudah luar biasa."
Menyusul terkonfirmasinya kasus Covid-19 di Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, mengatakan bahwa pemerintah menunda pemberian insentif bagi para wisatawan asing.
Sebelumnya pemerintah menyiapkan dana Rp298,5 miliar untuk mendatangkan turis asing ke Indonesia akibat jumlah yang merosot karena wabah virus corona di luar negeri.
Insentif itu terdiri dari dana yang ditujukan pada maskapai dan biro perjalanan sebesar Rp98,5 miliar, anggaran promosi wisata Rp103 miliar, kegiatan pariwisata Rp25 miliar, dan dana untuk influencer Rp72 miliar.
Wishnutama mengaku belum mengetahui sampai kapan insentif pariwisata ini ditunda.
Namun demikian, Ari Juliano Gema, staf ahli Menteri Parekraf, menekankan bahwa pemerintah berupaya menggerakkan wisata domestik, walaupun memang tidak sebanding harapan dan jumlah wisatawan asing.
"Wisatawan lokal sendiri itu tidak bisa memenuhi occupancy rate sampai 80-100% seperti yang diharapkan oleh pengusaha hotel tersebut," kata Ari .
"Tapi kita berupaya keras supaya tetap ada pergerakan wisatawan lokal di berbagai daerah tersebut agar mampu setidaknya membuat tetap ada pergerakan ekonomi di daerah-daerah wisatawan tersebut meski tidak sampai mencapai hasil atau occupancy rate seperti sebelum adanya wabah ini," tambahnya.
Upaya itu berupa mendorong kementerian maupun lembaga pemerintahan lain, beserta berbagai perusahaan, BUMN maupun swasta, untuk melakukan kegiatan rapat di daerah-daerah tujuan yang mendapatkan insentif.
Ari menjelaskan bahwa pemerintah juga kini sedang membahas subsidi lain demi mengurangi dampak, seperti pajak dan relaksasi penagihan hutang bagi pelaku usaha industri pariwisata.
Namun, ia mengatakan hal ini masih dalam tahap awal dan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Kementerian Keuangan, OJK dan perbankan.
"Kita masih menunggu keputusannya, karena ini memang tidak mudah," ujar Ari.
(Dani Jumadil Akhir)
