Pergerakan yang dinilai lambat ini diakibatkan berbagai permasalahan seputar pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing K/L. Ditambah lagi, implementasi reformasi birokrasi masih dipandang sebagai kegiatan proyek semata sebab belum tersentuh seluruhnya operasional di masing-masing instansi.
Reformasi birokrasi juga masih sekadar dipandang sebagai proyek untuk mengerjakan delapan area perubahan dimana secara bersamaan tidak mengarah kepada jantung permasalahan yang ada. Pelaksanaan dari delapan area tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.
“Dan yang terakhir, permasalahan khusus adalah fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan optimal. Sehingga tidak ada yang memastikan target-target kinerja dari masing-masing kementerian dan lembaga itu lebih cepat tercapai,” pungkas Didid.
(Dani Jumadil Akhir)