Dampak Virus Corona, Kredit Motor Ojol Dilonggarkan Selama Setahun

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 22 Maret 2020 09:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 22 20 2187160 dampak-virus-corona-kredit-motor-ojol-dilonggarkan-selama-setahun-dyxYBQranZ.jpg Kredit Motor Ojol Ditangguhkan Satu Tahun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan beberapa stimulus untuk membantu berbagai sektor yang terkena dampak virus corona atau Covid-19. Salah satunya merelaksasi leasing kredit motor untuk ojek online (ojol).

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan, ada tambahan kebijakan lanjutan untuk dampak ekonomi akibat virus corona. Di mana supaya driver ojek online tidak narik atau berada di luar rumah, maka dilakukan pelonggarana tau relaksasi untuk leasing motor ojek online.

Baca Juga: OJK Minta Penagihan Kredit Macet Satu Tahun ke Depan Tak Pakai Debt Collector

"Jadi dilakukan dengan pelonggaran penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayar kredit motor terutama untuk ojol selama setahun," ujarnya, dalam Akun Youtube Resmi Hipmi, Minggu (22/3/2020).

Untuk itu, kata Raden, bagi perusahaan leasing non bank diminta tidak melakukan penagihan kredit kepada para ojek online tersebut.

Baca Juga: Covid-19 Tekan Ekonomi, Penagihan Kredit Tidak Boleh Pakai Debt Collector

"Juga tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing menggunakan jasa penagihan atau dept collector yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama kepada ojol," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, dalam perhitungan non performing loan (NPL), penilaian kualitas kredit debitur didasarkan pada tiga pilar, ketepatan pembayaran pokok, prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Namun karena banyak sekali sektor-sektor yang terdampak Covid-19, maka dilakukan relaksasi dalam perhitungan NPL menjadi satu pilar yaitu ketepatan pembayaran.

"Prospek usaha dan kondisi debitur kita abaikan, sementara kita perhitungkan selama satu tahun. Sehingga nanti hanya ketepatan pembayaran saja. Ini kalau penilaian asetnya sampai dengan Rp10 miliar. Lebih dari Rp10 miliar langsung bisa restructuring untuk kategori menjadi lancar," ujarnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini