Permohonan Izin di BKPM Naik 17,6% meski Ada Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 23 Maret 2020 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 23 320 2187659 permohonan-izin-di-bkpm-naik-17-6-meski-ada-covid-19-96nS3cmfYa.jpeg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memantau permohonan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) pasca pengumuman virus Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 lalu. Kabar gembiranya adalah ternyata jumlah permohonan yang masuk ke OSS mengalami peningkatan hingga 17,6%.

"Hal ini menandakan bahwa isu Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap permohonan perizinan yang masuk di OSS," ungkap dia pada telekonferensi di kantornya Jakarta, Senin (23/3/2020).

Baca juga: RI Tawarkan Proyek Transportasi Ibu Kota baru dan Pelabuhan Ambon ke Belanda

Dia menjelaskan jenis perizinan yang dipantau oleh BKPM antara lain registrasi perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU), dan Izin Operasional Komersil (IOK). Sesuai dengan data pada OSS periode 14 Februari - 1 Maret 2020 (sebelum pengumuman Covid-19), jumlah pemohon perizinan yang masuk dalam OSS sebanyak 204.199 perizinan.

Setelah pengumuman resmi pemerintah, periode 2–18 Maret 2020, jumlah pemohon perizinan meningkat hingga 240.178. Kenaikan aktivitas tertinggi terlihat pada jumlah pemohon NIB sebesar 18,99% yang sebelumnya sebanyak 39.618 NIB menjadi 47.144 NIB.

Baca juga: Ke Yogyakarta, Raja Willem Bawa 190 Pengusaha Belanda

"Sampai dengan saat ini, permohonan perizinan melalui OSS terus berjalan, bahkan cenderung meningkat, khususnya dari sektor perdagangan dan kesehatan. Permohonan online terus berjalan termasuk hari Sabtu-Minggu, walaupun jumlahnya nggak sebanyak hari-hari kerja," ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia data nilai realisasi investasi ini dapat dipantau baik secara nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Kemudian tidak hanya itu, data tersebut juga dapat diolah sampai dengan data investasi per sektor, asal negara, serta lokasi usaha.

"Kami dapat terus memonitor penyebaran investasi di seluruh negeri. Mungkin ada daerah yang potensinya besar tapi secara nilai realisasi investasi belum tinggi. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga kami dapat menentukan langkah kebijakan yang diperlukan untuk menghasilkan investasi berkualitas," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini