nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaga Daya Beli, Presiden: Rp8,6 Triliun Disiapkan untuk Bayar PPh 21 Karyawan

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 24 Maret 2020 18:26 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 24 20 2188437 jaga-daya-beli-presiden-rp8-6-triliun-disiapkan-untuk-bayar-pph-21-karyawan-2Vfdxvm5jq.jpg Pajak (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Pemerintah akan membayarkan pajak penghasilan (PPh) karyawan industri pengolahan. Relaksasi PPh 21 ini sebagai upaya menjaga daya beli pekerja di sector pengolahan atau manufaktur yang terdampak covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membayar PPh 21 pekerja manufaktur yang selama ini dibayar sendiri oleh pekerja. Diharapkan penghapusan PPh 21 ini menjadi tambahan penghasilan bagi pekerja di sektor manufaktur.

Baca juga: Insentif Pajak Tangkal Virus Korona, Gaji Karyawan Penuh Tanpa Potong Pajak

“Untuk membantu daya beli pekerja di sektor pengolahan, pemerintah akan membayar PPh pasal 21 alokasi anggaran yang diberikan Rp8,6 triliun,” kata dia dalam telekonferensi, Selasa (24/3/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan keringanan pajak untuk mengantisipasi dampak virus Korona pada perekonomian. Keringan pajak ini akan diberikan selama enam bulan.

Adapun keringanan pajak yang diberikan berupa PPh 21 atau pajak karyawan, lalu ada PPh 22 atau pajak untuk perusahaan dan PPh 25 atau pajak khusus badan. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca juga: Daftar Keringanan Pajak yang Bakal Diberlakukan Imbas Virus Korona

"Ya pada dasarnya disampaikan untuk paket stimulus fiskal terjadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Mencakup PPh pasal 21, yang akan ditanggung pemerintah, untuk industri kemudian PPh 22 impor yang ditangguhkan juga. Semua paket ini mengharapkan dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, selain kebijakan pajak, pemerintah juga mengeluarkan stimulus lainnya. Sebut saja stimulus untuk mempermudah ekspor impor dengan mengurangi aturan-aturan yang menghambat.

"Simplifikasi atau duplikasi seperti beberapa peraturan di beberapa Kementerian seperti apa," ucapnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini